Beranda Kepri Batam Amsakar: Aspirasi Warga Sedapat Mungkin Diakomodir Pemerintah

Amsakar: Aspirasi Warga Sedapat Mungkin Diakomodir Pemerintah

0
Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad foto bersama saat musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Mangsang, Selasa (18/2).

beritakepri.id, Batam — Tahun 2020 sebanyak 50 paket pekerjaan akan dilaksanakan di Kelurahan Mangsang Kecamatan Seibeduk. Terdiri dari 25 paket percepatan infrastruktur kelurahan (PIK) dan 25 paket kegiatan organisasi perangkat daerah (OPD).

“Kelurahan Mangsang ini luar biasa. Tahun 2017 PIK ada 9 kegiatan. Tahun 2018, 13 paket kegiatan dengan anggaran PIK Rp1,1 miliar plus DAU tambahan. Kemudian tahun 2019 ada 17 paket kegiatan dengan anggaran Rp1,7 miliar. Tahun 2020 melompat luar biasa menjadi Rp2,6 miliar untuk 25 kegiatan PIK. 2020 ini disamping PIK, dari OPD di Kelurahan Mangsang ada 25 paket kegiatan. Artinya ada 50 paket yang akan dikerjakan 2020 ini,” papar Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Mangsang, Selasa (18/2).

Baca Juga :  Kampung Tangguh Ciptakan Kemandirian Masyarakat

Selama empat tahun terakhir, masa kepemimpinan Muhammad Rudi-Amsakar Achmad, sudah Rp 6,5 miliar anggaran PIK dan dana alokasi umum (DAU) tambahan diserap Kelurahan Mangsang saja. Apabila 2021 mendatang nilainya sama dengan tahun ini, Rp 2,6 miliar, maka serapan dana PIK plus DAU tambahan di Kelurahan Mangsang mencapai Rp 9,1 miliar.

”Ini menandakan aspirasi warga Mangsang sesungguhnya sedapat mungkin diakomodir pemerintah,” ujarnya.

Amsakar mengatakan musrenbang ini bertujuan untuk menentukan skala prioritas dari kegiatan yang diusulkan masyarakat. Karena anggaran pemerintah tak akan cukup untuk memenuhi semua permintaan tersebut.

Baca Juga :  Jokowi Tegur Gubernur dan Semua Bupati Wako di Kepri, Ini Ucapannya!

“Jika semua usulan kelurahan diakomodir, maka APBD batam butuh Rp 12 triliun. Sedangkan APBD Batam sekarang Rp 3 triliun. Ada Rp 9 triliun yang mau dipangkas dari musrenbang ini,” tuturnya.

Anggaran Rp 3 triliun yang dimiliki Pemerintah Kota Batam juga tidak semuanya digunakan untuk infrastruktur. Pos infrastruktur yang disiapkan sebesar 30 persen dari anggaran daerah. Sedangkan untuk pendidikan 20 persen, kesehatan 10 persen, dan belanja tidak langsung 35 persen. Sisa 5 persen itulah yang dibagikan ke kelurahan-kelurahan.

“Rp 3 triliun ini relatif sedikit untuk semua kegiatan Pemko Batam. Tapi dengan Rp3 triliun ini kita tetap bisa membangun. Apa yang kita bangun juga tidak sembarangan. Tapi standar internasional. Karena kita mau jadi bandar dunia, kota dunia. Batam ini beranda terdepan, wajah terdepan Indonesia. Orang memotret Indonesia dari Batam. Maka harus dibuat cantik. Jalan dilebarkan lima lajur, ada pedestrian, taman,” kata dia.(BK/R)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here