beritakepri.id, TANJUNGPINANG – Gubernur Kepulauan Riau H Ansar Ahmad mengingatkan, pendanaan Pilkada serentak 2024 mesti disusun secara efisien. Hal itu disampaikan Gubernur Kepri saat membuka rapat koordinasi penyusunan rencana pendanaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024, di Hotel Aston Kota Batam, Selasa (28/2/2023).
Rakor tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang pendanaan kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024.
Gubernur Kepri menyatakan, dukungan pendanaan melalui alokasi anggaran kegiatan pada pelaksanan Pilkada nanti, mesti disiapkan secara baik dan proporsional dengan mengacu pada prinsip-prinsip efisiensi.
“Dalam penyusunan alokasi anggaran nantinya, mesti didasarkan pada kemampuan keuangan masing-masing daerah. Dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Gubernur Kepri.
Nantinya, lanjut Ansar Ahmad, dukungan alokasi anggaran akan ditanggung bersama. Baik oleh pemerintah provinsi, kabupaten maupun kota, dengan tetap memperhatikan 4 prinsip penting. Yakni penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban.
“Tahapan-tahapan tersebut mesti diperhatikan dengan benar. Agar pemilihan umum serentak nanti tetap terlaksana dengan baik. Tapi, tidak menimbulkan duplikasi atau pemborosan anggaran,” pinta Gubernur Kepri Ansar Ahmad.
Karena, menurut Gubernur Kepri, bagaimanapun saat ini, semua pihak tengah melakukan berbagai upaya pemulihan ekonomi masyarakat, pascapandemi Covid-19 yang telah meruntuhkan berbagai sendi ekonomi selama hampir dua tahun.
Untuk itu, Gubernur Kepri berharap kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk dapat menyusun seluruh perencanaan anggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 secara efisien, tanpa mengurangi esensi pelaksanaan pilkada itu sendiri.
“Kita semua berharap, semoga pelaksanaan Rakor dukungan pendanaan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 ini, akan melahirkan pemilihan kepala daerah yang bersih, dan menghasilkan pemimpin berintegritas,” harap Ansar Ahmad Gubernur Kepri.
Dukungan alokasi anggaran akan mulai dibebankan pada Perubahan APBD tahun 2023, dan APBD tahun anggaran 2024. Yang nantinya disiapkan dalam bentuk dana hibah pada kegiatan yang ada di SKPD Kesbangpol baik provinsi, kabupaten maupun kota.
Acara rakor ini dihadiri oleh Ketua DPRD Provinsi Kepri, Ketua KPU provinsi dan kabupaten/kota, Ketua Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota, TPAD provinsi dan kabupaten/kota se-Kepulauan Riau. Narasumber dari Direktorat Bina Keuangan Daerah Kemendagri.***
Penulis : Nurulius
Editor : Edi Sutrisno
