Beranda Berita Utama Ansar dan Marlin Rakor Bersama Presiden

Ansar dan Marlin Rakor Bersama Presiden

143
0
Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri Ansar-Marlin berdiskusi usai mengikuti rapat koordinasi bersama Presiden RI Jokowi, Rabu (14/4/2021) di Gedung Daerah, Tanjungpinang.

Jokowi Sampaikan Agar Berani Berinovasi

beritakepri.id, TANJUNGPINANG – Gubernur H. Ansar Ahmad dan Wakil Gubernur Hj. Marlin Agustina mengikuti Rapat Koordinasi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Hasil Pilkada Serentak Tahun 2020 yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo secara virtual dari Gedung Daerah, Tanjungpinang, (14/4). Rapat koordinasi itu diikuti oleh 270 daerah yang melaksanakan pilkada serentak pada 9 Desember tahun 2020 yang lalu.

Rapat koordinasi virtual ini juga dihadiri Wakil Ketua 1 DPRD Kepulauan Riau, Hj. Dewi Kumalasari, Sekretaris Daerah Kepulauan Riau H. T.S. Arif Fadillah, Kapolda Kepri Irjen Pol. Dr. Aris Budiman, M.Si., Danrem 033/WP Brigjen TNI Jimmy Ramos Manalu, S.IP., Kepala Kejaksaan tinggi Kepri Hari Setiyono, M.H., serta para Asisten di lingkungan Setda Kepri.

Dalam rapat koordinasi itu Presiden Jokowi mengucapkan selamat kepada para kepala daerah yang sudah terpilih secara demokratis dan menjadikan tugas yang diemban dengan sebaik-baiknya dan bekerja dengan tulus bagi masyarakat.

Adapun dalam arahannya Presiden Jokowi menekankan agar kepala daerah yang baru menjabat untuk membuat inovasi-inovasi yang mampu merumuskan kebijakan yang bertumpu pada hasil yang baik.

“Kebijakan yang bapak/ibu lakukan harus goal oriented. Harus berani berinovasi bukan sekedar mengikuti rutinitas yang sudah ada, mampu membuat terobosan-terobosan yang baru bagi daerah,” ucap Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi mengingatkan agar para kepala daerah untuk bekerja dengan cepat karena masa kepemimpinan mereka hanya lima tahun dalam satu periode. Menurut Presiden Jokowi apabila dalam waktu lima tahun para kepala daerah hanya stagnan dalam menjaga roda kepemerintahan bukan tidak mungkin dalam Pilkada berikutnya akan tersingkir.

Baca Juga :  15 Pasang Anak-anak Menikah Dini, Ini Sebabnya

“Inovasi, kecepatan, dan ketepatan kebijakan sangat dibutuhkan di sekarang ini. Waktu lima tahun itu tidak lama, dan dengan sistem demokrasi seperti ini rakyat bisa sepenuhnya menilai apakah bapak/ibu sekalian bisa diberikan kepercayaan lagi memimpin mereka,” tutur Presiden Jokowi.

Alokasi pengguna anggaran dengan berpedoman pada skala prioritas yang jelas menjadi poin selanjutnya yang diarahkan oleh Presiden Jokowi. Presiden Jokowi menyayangkan apabila ada suatu daerah yang memiliki begitu banyak mata anggaran tanpa target orientasi yang jelas. Kebiasaan menghambur-hamburkan anggaran tidak bisa lagi dijadikan sesuatu yang biasa dalam perencanaan belanja daerah.

“Menurut saya semakin sedikit kegiatan maka secara manajemen semakin mudah kita mengontrolnya. Dan hasilnya akan semakin kelihatan. Oleh sebab itu saya titip untuk fokus pada prioritas apa yang masing-masing daerah butuhkan,” tegas Presiden Jokowi.

Selanjutnya Presiden Jokowi berbicara tentang pemulihan kesehatan dan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Kepala daerah dari tingkat provinsi sampai dengan tingkat kabupaten/kota mempunyai tugas agar dua hal tersebut dapat terkelola dengan baik. Memulihkan ekonomi sekaligus memastikan penyebaran virus Covid-19 terkendali.

Kepada daerah yang masih berfluktuasi angka penyebaran Covid-19 Presiden Jokowi memerintahkan agar dilaksanakan PPKM mikro di tempat tersebut. Pemulihan ekonomi tidak akan terjadi apabila kesehatan masyarakat tidak segera dipulihkan.

Pada kuartal kedua tahun 2021 ini Presiden Jokowi menargetkan agar pertumbuhan ekonomi secara nasional di Indonesia naik diatas angka 7%. Ini merupakan hal yang sulit apabila tidak didukung dengan penuh dari seluruh daerah di Internet. Karena pertumbuhan ekonomi nasional merupakan agregat dari pertumbuhan ekonomi daerah.

Baca Juga :  Kepri Siap Bangkit dengan Keunggulan Pariwisata

Karena itulah nantinya Gubernur Ansar sudah menyusun agar APBD Kepri dapat digunakan untuk menciptakan program-program padat karya yang dapat mendongkrak daya beli masyarakat.

Presiden Jokowi juga mengingatkan kepada daerah agar jangan sampai menyulitkan izin investasi di daerah. Karena dengan adanya peluang investasi di daerah maka bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang baru dan nantinya juga daerah bisa merasakan manfaat retribusi dari investasi yang ditanamkan.

Hal inipun juga yang selalu digaungkan oleh Gubernur Ansar setiap kunjungannya ke kabupaten/kota di Kepri. Gubernur Ansar mengarahkan kepada walikota/bupati agar memberikan relaksasi-relaksasi investasi agar investor melirik Kepri karena potensi di Kepri yang menjanjikan.

Pemkab Bintan Usulkan Revisi OPD

Pada kesempatan terpisah, Pemerintah Kabupaten Bintan mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. Perubahan kedua atas Perda nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dilatarbelakangi oleh beberapa hal yaitu terkait penataan kembali rumpun urusan pemerintahan yaitu pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang akan dileburkan dengan urusan pemerintahan pertanahan sehingga nomenklatur perangkat daerah berubah menjadi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan.

” Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan karena penggabungan urusan pemerintahan dimana bidang pertanahan termasuk bidang tekhnis, maka kita lakukan penyesuaian tipe perangkat daerah akan naik menjadi tipe A, ” ujar Bupati Bintan, Apri Sujadi usai mengikuti vicon Kepala Daerah Terpilih bersama Presiden Jokowi di Aula Kantor Bupati Bintan, Rabu (14/4).

Baca Juga :  Ini Keppres tentang Cuti Bersama Pegawai ASN Tahun 2021

Selain itu, berdasarkan evaluasi atas beban kerja perangkat daerah juga mengalami perubahan yaitu Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) sesuai evaluasi beban kerja perangkat daerah serta mengoptimalkan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan ditingkatkan menjadi tipe A.

Lalu atas penyesuaian ketentuan pembentukan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bintan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 11 tahun 2019 tentang perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik fungsi badan kesatuan bangsa dan politik, dimana sebelumnya belum dapat disesuaikan karena menunggu peraturan terkait, dengan ditetapkan peraturan dan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-440 tahun 2019 tentang evaluasi Kelembagaan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bintan masuk dalam kategori perangkat daerah “intensitas besar” dengan tipe A.

” BKAD memiliki fungsi yang besar sehingga harus ditingkatkan menjadi type A, sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang evaluasi Kelembagaan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bintan masuk dalam kategori perangkat daerah “intensitas besar” dengan tipe A, maka hal ini diusulkan untuk dibahas lebih lanjut, ” ujarnya.(BK/R)

Memuat...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here