free page hit counter
KepriNatuna

Hamid Rizal Ingin Ada Kajian Dan Aturan Terkait Hibah Kapal Oleh KKP

beritakepri.id, NATUNA — Bupati Natuna Hamid Rizal mengatakan, kapal asing yang akan dihibahkan untuk nelayan didaerahnya sangat besar. Sehingga tidak cocok untuk nelayan yang berada diwilayahnya itu.

Hal tersebut dikatakan Hamid Rizal saat menanggapi rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan menghibahkan kapal asing pencuri ikan untuk nelayan.

“Masyarakat tidak mampu mengoperasionalkan kapal itu, khususya untuk Natuna,” kata Bupati Natuna seperti dilansir dari Antara, Minggu (24/11),

Bupati mengatakan, kebijakan pemerintah pada dasarnya baik, seperti penenggelaman kapal yang menjadi ‘shock therapy’. Begitu pula dengan kebijakan memberikan kapal untuk nelayan. Tapi, nelayan di Natuna lebih butuh kapal berukuran menengah.

Jika menyusahkan nelayan, Bupati pun dengan tegas menolak penghibahan kapal asing tersebut.

Pasalnya, warga Natuna biasanya mencari ikan di pagi hari dan sudah pulang di sore hari. Sedangkan, kapal asing berukuran besar itu biasanya akan mencari ikan selama berminggu-minggu. Kebutuhan bahan bakarnya juga sangat besar.

“Susah mengubah budaya masyarakat yang sudah dijalankan bertahun-tahun. Mencari ikan pagi pulang sore,” kata dia.

Namun, jika rencana tersebut terealisasi suatu saat nanti, Hamid berharap pemerintah Indonesia ikut memberikan subsidi bahan bakar.

“Operasional kapal itu besar, minyaknya bisa berton-ton. Satu kapal membutuhkan minyak puluhan juta. Harus ada bapak angkat,” kata dia.

Terkait kebijakan mempertimbangkan larangan penggunaan cantrang, Bupati menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat. Yang pasti, nelayan di Natuna sekarang sudah tidak memakai cantrang lagi yang berdampak pada melimpahnya ikan di sana.

“Sebenarnya cantrang merusak, habis ikan-ikan yang kecil. Dulu nelayan Natuna pernah menggunakannya, sejak dilarang sudah tidak ada lagi,” kata dia.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo berencana menyerahkan kapal-kapal asing pencuri ikan di wilayah perairan Indonesia dapat diserahkan ke nelayan, bukan ditenggelamkan.

“Kapal yang ada ini, apa ada ribuan kapal, nah hasilnya apa. Ini bagaimana kalau kita serahkan. Kalau masih bagus untuk disita negara, kemudian kita reparasi untuk diserahkan ke nelayan,” kata Edhy di Menara Kadin Jakarta.(r/bk)

Baca Juga :  UPT Puskesmas Tarempa Ikut Kaji Banding Di Tiban Baru Batam
Loading...

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *