beritakepri.id, BATAM — Sekdaprov Kepri H TS Arif Fadillah mengajak para abdi negara untuk membangun komitmen bersama melakukan yang terbaik dalam pengelolaan keuangan daerah. Komitmen itu harus diawali dengan penyusunan APBD.
“Pengelolaan keuangan daerah apabila tidak dilakukakan secara baik dan sesuai dengan ketentuan yang ada, akan mempunyai implikasi yang kurang baik terhadap penyelenggraan pemerintah daerah,” kata Arif saat Sosialisasi Permedagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2020 di Hotel Best Western Panbil, Batam, Selasa (9/7).
Menurut Arif, berbagai regulasi pengelolaan keuangan daerah bertujuan agar sistem dan prosedur berorentasi kepada kepentingan publik dan menciptakan lapangan kerja. Semua itu dimulai dari penyusunan dan perencanaan anggaran, pelaksanaan dan penatausahan, akuntansi dan pelaporan.
Indikator utama untuk mengukur kualitas pengelolaan keuangan daerah, kata Arif, adalah ketepatan penyelesaian APBD, tingginya penyerapan APBD, ketepatan penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dan kualitas opini pemeriksaan BPK.
Arif menambahkan, Pemda harus mampu membelanjakan uang negara secara efektif dan efesien. Hal itu bisa didasarkan pada jumlah alokasi anggaran yang telah di kucurkan pemerintah pusat ke pemerintah daerah.
“APBD yang dikelola pemerintah daerah membutuhkan sistem pengendalian internal yang memadai dan handal, sistem pengendalian internal harus diterapkan mulai dari tahap perencanaan,penganggaran sampai tahap pelaksanaan dan pertanggung jawaban,” kata Arif.
Dengan ditetapkannya Permendagri ini, Arif berpesan kepada tim untuk memperhatikan jadwal dan tahapan proses penyusunan dan penetapan APBD. Semua itu harus diorientasikan pada upaya pemenuhan kepentingan masyarakat. (BK/R)
