Beranda Kepri Anambas Inilah Pandangan Umum Fraksi Dan Jawaban Kepala Daerah Anambas, Dalam Rapat Paripurna...

Inilah Pandangan Umum Fraksi Dan Jawaban Kepala Daerah Anambas, Dalam Rapat Paripurna tentang Ranperda APBD Perubahan tahun anggaran 2019.

329
0

Foto Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi dan Tanggapan/Jawaban Kepala Daerah Anambas Tentang Ranperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019

beritakepri.id, ANAMBAS – Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Tentang Ranperda APBD Tahun Anggaran 2019 di ruang rapat lantai I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) jalan imam bonjol Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas.  Kamis, (29/08/2019).

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Imran (Ketua DPRD KKA) dan dihadiri : Abdul Haris (Bupati KKA), Zuhrin (Asisten I Pemkab Anambas), AKP Septimaris (Kapolsek Siantan), Sertu Pasmirdi mewakili Danramil 02/Tarempa, Ridha Hendra mewakili Kacabjari Tarempa, para OPD KKA, Fraksi DPRD Anambas dan sekitar 70 orang.

Ketua DPRD Anambas Imran menyampaikan, terimakasih banyak atas tamu undangan yang hadir dalam rapat ini berdasarkan peraturan perundang-undangan Menteri Dalam Negeri nomor 38 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah akhir bulan September tahun 2019 dapat disahkan tepat waktu oleh DPRD Kepulauan Anambas. paparnya.

“Pada pelaksanaan kegiatan rapat ini kita akan membahas mengenai rapat paripurna penyampaian pandangan Umum terhadap pandangan umum fraksi tentang Ranperda APBD tahun anggaran 2019”.ungkapnya.

Berikut pandangan umum fraksi-fraksi dalam rapat paripurna ini :

PDI. P Plus, yang disampaikan oleh Yusli, YS, mengatakan, Berkaitan dengan ranperda perubahan APBD 2019 agar ditambahkan kesepahaman antara DPRD dan Pemda, untuk menjaga regulasi perubahan anggaran. Fraksi ini juga mengucapkan terimakasih dan apresiasi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada perubahan APBD. jelasnya

Dikatakannya lagi, fraksi PDIP Plus dengan kebijakan APBD implikasi pertambahan anggaran yang belum diperkirakan dan perlu dilaksanakan kelanjutan untuk pembangunan Kepulauan Anambas.

Baca Juga :  Tak Lama Lagi, Ada Go-Jek di Karimun

“Diwujudkan keterpaduan pembangunan yang ingin dicapai secara optimal. OPD terkait agar percepat proses program yang telah dirancang”. dalam APBD perubahan agar memprioritaskan komponen yang mendesak dan menyentuh langsung seluruh komponen masyarakat. jelas dia

ia menambahkan, Anambas memiliki keindahan alam dan sumber daya alam yang indah untuk meningkatkan PAD. ini merupakan bentuk kesuksesan suatu daerah,  agar dapat menggali potensi daerah sehingga dapat mengembangkan pendapatan daerah. terang dia.

Dilain pihak, Fraksi PBB yang disampaikan oleh Firman Edi,  mengatakan, Perubahan anggaran merupakan hajat pemda KKA mengenai APBD Perubahan.  instrumen untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan, kami sangat apresiasi atas perubahan keuangan serta dinamika terlaksana dengan baik dan lancar. ucapnya

Adapun Penyampaian yang dapat kami sampaikan, Peningkatan PAD lebih giat mendapatkan dana; Belanja daerah KKA konsisten prioritas pada pembangunan; Sarana air bersih pemerintah serius menangani; Sektor strategis Kesehatan alat medis dan tenaga kesehatan; Memajukan dan meningkatkan Pariwisata yang merupakan sektor unggulan; adanya peningkatan bantuan partai politik mohon memberikan kejelasan,  karena masih menggunakan harga lama dan rencana APBD yang nantinya menjadi perda dan menjawab kebutuhan komisi saat perubahan dapat menjadi instrumen bagi kesejahteraan masyarakat. jelasnya

Selanjutnya, Fraksi AKIR juga mennyampaikan dalam pandangan umumnya, Anggaran dan belanja daerah peran pemerintah dan anggota DPRD aktif menjalankan implementasi regulasi untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. APBD merupakan kebutuhan strategi untuk pembangunan serta kesejahteraan. Baik itu dalam kegiatan makro dan mikro, agar dapat memberikan manfaat dan solusi terhadap masyarakat. ungkapnya

Baca Juga :  Pemprov Kepri Dukung Pembangunan Pengolahan Limbah Minyak dan Reception Facilities

Berikut Penyampaian dari Fraksi AKIR : Pendapatan belanja agar dilaksanakan secara efektif dan efisien; Belanja daerah dapat dijadikan sebagai komponen ekonomi macro terhadap perkembangan perekonomian daerah untuk kesejahteraan masyarakat secara merata; Dengan APBD yang mengalami kenaikan belanja, agar memperhatikan efektif belanja daerah dan perlu pengawasan terhadap anggaran; Meminta agar penyerapan efek positif pada pengembangan daerah dan perekonomian masyarakat; Mendukung PAD lembaga terkait agar terus menggali penghasil anggaran yang baru serta tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku; Kebijakan memperhitungkan APBD harus mempertimbangkan realisasi pendapatan daerah yang sah; dan terus mendorong Kordinasi dengan Pemerintah pusat.

sementara itu, Fraksi PPP Plus juga mengatakan dalam pandangannya, Meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Mendagri Nomor 38 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan daerah; Menyampaikan pandangan Umum terhadap rancangan dapat menjadi umpan balik sebagai fungsi dan kewenangan DPRD sebagai fungsi anggaran; Mengapresiasi nota yang disampaikan.

Berikut Penyampaian dari fraksi PPP Plus, Mengapresiasi nota APBD karena dinamika yang terjadi dapat terlaksana; Hal mendasar dalam kendala tergantung dana pemerintah pusat terhadap perekonomian dunia yang dinamis; Pemerintah agar lebih cerdas dalam mengelola sumber penghasilan daerah yang ada; Perlunya dalam pendapatan daerah dikelola  dengan lebih optimal; Memaksimalkan defensi pajak daerah maka perlu dalam membayar pajak dilakukan secara rutin dan terukur dan upaya peningkatan pajak terus dilakukan dan ditingkatkan; Belanja daerah konsisten dengan program ketersediaan infrastruktur dasar; Serangan air bersih dan kebutuhan masyarakat dan beberapa kota pada Wilayah tertentu: Tenaga pendidik atau guru dari aspek kesejahteraan rancangan yang nantinya dari peraturan daerah kondisi kemaren dan yang akan datang.

Baca Juga :  Bertandang ke Partai Nasdem, DPD PKS Bintan di sambut "Mie Hongkong", Bingke dan Lempar

Dalam penyampaian Pandangan Umum oleh Fraksi, begitu juga tanggapan-tanggapan/Jawaban oleh Kepala Daerah terhadap pandangan umum Fraksi tentang Ranperda APBD Perubahan tahun anggaran 2019.

Pada kesempatan itu pula, Bupati Kepulauan Anambas Abdul Haris, S.H,  mengatakan, Pada kesempatan ini Kami dari pemerintah akan menjawab dari fraksi-fraksi. Pemerintah akan berupaya terus meningkatkan dan sumbangsi peningkatan pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk penyempurnaan kedepan lebih baik lagi. terang dia

Foto Tanggapan/Jawaban Kepala Daerah Kepulauan Anambas, Kamis, 29/08/2019

“Mengenai masalah pendapatan,  pemerintah daerah berkomitmen dan berupaya meningkatkan pendapatan daerah dan mengoptimalkannya. Sampai saat ini, pemerintah masih mencari sumber dan menggali untuk pendapatan asli daerah sesuai dengan aturan, seperti Pendapatan dari labuh kapal akan dibuat dalam peraturan bupati menjadi peraturan daerah. papar Abdul Haris, S.H dalam rapat paripurna.

“Permasalahan air bersih yang dihadapi kemarau panjang,  Pemerintah melakukan stimulus dengan membagikan air bersih kepada masyarakat, Adapun kegiatan Jangka panjang normalisasi dua waduk yang masih dalam pengerjaan”. (red)

ia menambahkan, Pemenuhan alat-alat medis yaitu pada RSUD Tarempa dan lainnya membutuhkan anggaran sekitar 60 – 70 Miliar yang memiliki nilai fantastis. Namun,  pemerintah hari ini sudah disiapkan alat medis dan juga 3 rumah Sakit untuk alat nya masih proses pelelangan.

Tak hanya itu, Bupati juga menambahkan Tenaga medis yang di upayakan untuk kabupaten Kepulauan Anambas yang diminta oleh kementerian.

Kontributor : (DS)
(BK/Lionardo)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here