Komisi III DPRD Provinsi Kepri saat menggelar rapat kerja dengan Pemerintah Provinsi dan PDAM Tirta Kepri mengenai permasalahan air di Pulau Bintan.

beritakepri.id, TANJUNGPINANG — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepri mempertanyakan komitmen Pemerintah Provinsi Kepri dalam penyediaan air bersih sebagai sumber kebutuhan dasar masyarakat di ibu kota Provinsi Kepri dan Pulau Bintan.

Karena, hampir setiap tahun suplai air bersih ke masyarakat di Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan selalu macet dan bermasalah. Hal ini diperparah dengan kondisi dua waduk PDAM Tirta Kepri Sungai Pulai dan waduk Gesek yang saat ini mengering dan sangat memprihatinkan.

Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kepri H.Lis Darmansyah mengatakan, persoalan dasar masyarakat atas air bersih di ibu kota provinsi Kepri ini, sebenarnya sudah berlangsung lama. Namun masalah itu terus dibiarkan berlarut-larut dari tahun ke tahun oleh pemerintah.

“Bahkan sampai saat ini, road map perbaikan ketersediaan air bersih di Tanjungpinang tidak ada. Demikian juga mengenai masalah aset lahan waduk. Hingga saat ini juga belum jelas statusnya. Seharusnya ini sudah selesai sejak lama, tetapi sampai saat ini terbiarkan,” kata Lis Darmansyah dalam rapat kerja dengan Pemprov Kepri dan PDAM Tirta Kepri di Kantor DPRD Kepri, Rabu (13/5/2020).

Baca Juga :  Bunda PAUD Kepri Ikuti Launching Workshop Guru Kreatif Daring

Atas dasar itu, Ia meminta kepada Pemprov Kepri untuk dapat segera menyusun langkah-langkah tepat dalam menjamin ketersediaan air bersih di Pulau Bintan.

“Apa lagi saat ini sedang kritis air bersih. Jika tidak diantisipasi secepatnya, maka akan meningkat statusnya menjadi krisis air bersih di Pulau Bintan. Tentunya kita berharap hal ini tidak terjadi, maka komitmen pemerintah daerah harus lebih serius karena ini menyangkut pelayanan dasar,” tegasnya.

Berdasarkan kajian sumber daya air di Pulau Bintan, lanjutnya, hingga saat ini sumber air baku permukaan sebenarnya masih sangat potensial. Hal itu dapat terwujud seandainya seluruh pemangku kebijakan serius menyelesaikan persoalan ketersediaan air bersih di ibukota Provinsi Kepri ini.

“Pemerintah pusat sebenarnya sudah berusaha membantu melalui Balai Wilayah Sungai Kementerian PU. Saat itu, mereka menyiapkan waduk Kawal. Namun tidak berjalan optimal karena Pemerintah Provinsi Kepri malah pasif dan tidak menyiapkan langkah-langkah selanjutnya dalam optimalisasi waduk tersebut,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Kepri lanjutnya, harus melihat hal ini sebagai masalah yang serius, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Bahkan DPRD meragukan data yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Kepri didalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) 2019 yang disampaikan beberapa waktu lalu. Dimana salah satu program pembangunan adalah program Pengelolahan Sumber Daya Air, dimana indikator persentase ketersediaan air bersih bagi penduduk disampaikan sangat tinggi tetapi faktanya seperti ini.

Baca Juga :  Sekda Kepri Inginkan Tim Gugus Covid-19 Pro Aktif dan Bekerja Cepat

Lis juga menambahkan bahwa, jika persoalan ketersediaan air bersih di Pulau Bintan ini tidak segera di tangani dengan serius, maka hal yang paling mengkhawatirkan tentu akan berpotensi menjadi krisis air.

“Kita berharap agar krisis air bersih tersebut jangan sampai terjadi, sehingga harus sudah mulai disusun perencanaannya secara baik. Paling tidak, tahun depan sudah mulai dilakukan langkah-langkah perbaikan dan pembenahan terhadap permasalahan waduk yang menjadi sumber ketersediaan air bersih itu,” tegasnya.

Begitu juga halnya dengan daftar tunggu yang sudah bertahun-tahun belum dapat terpenuhi. Dimana masih banyaknya wilayah atau daerah di perkotaan yang belum mendapatkan aliran air bersih. Sebagai contoh wilayah jalan Harmoko, sekitar jalan baru arah Rumah Sakit Provinsi sampai ke tugu tangan maupun wilayah wilayah lainnya yang ada di Tanjungpinang, hingga saat ini tidak terlayani.

Baca Juga :  SMSI Pusat SK-an Kepengurusan Baru Cabang Kepri

“Sementara, daftar tunggu di PDAM kian hari kian bertambah bahkan sudah bertahun tahun. Namun belum dapat direalisasikan,” sebutnya.

Komisi III DPRD Provinsi Kepri saat menggelar rapat kerja dengan Pemerintah Provinsi dan PDAM Tirta Kepri mengenai permasalahan air di Pulau Bintan.

Permasalahanya, lanjut Lis, bagaimana mungkin bisa terpenuhi pemasangan daftar tunggu, jika kondisi existing waduk saat ini saja bermasalah dan sangat memprihatinkan dalam hal ketersediaan air bersihnya.

“Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Kepri jangan lagi tinggal diam dan harus segera memulai langkah-langkah dalam menangani persoalan tersebut,” tutupnya.

Direktur PDAM Tirta Kepri Mamat, merekomendasikan perluasan dan pendalaman waduk. Hal ini, katanya, untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan air dimasa yang akan datang.

“Dan yang tak kalah penting adalah catchment area (daerah tangkapan air) agar di kembalikan fungsinya,” ujarnya.

Sementraa itu, Balai Wilayah Sungai Sumatera IV, Agus Basatua mengatakan, pihaknya berjanji untuk segera memperbaiki sungai Pulai.

Beberapa langkah sudah disusun diantaranya melakukan pendalaman di sekitar sungai. Dengan begitu, diharapkan kapasitas air bersih yang ada di Sungai Pulai dan Gesek dapat kembali normal.(BK/PM/R)

Memuat...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here