Beranda Berita Utama Ketua DPRD Tanjungpinang Pertanyakan Perwako Kartu Kendali Elpiji 3 Kilo

Ketua DPRD Tanjungpinang Pertanyakan Perwako Kartu Kendali Elpiji 3 Kilo

224
0
Ketua DPRD Kota Tanjungpinang, Yuniarni Pustoko Weni

beritakepri.id, TANJUNGPINANG – Penerapan Kartu Kendali Gas Elpiji 3 Kg di Kota Tanjungpinang, menimbulkan keluhan dari masyarakat. Baik itu rumah tangga maupun bagi pelaku Usaha Kecil.

“Hal ini perlu juga disikapi dan saya mengingatkan kepada Pemko Tanjungpinang untuk mempertimbangkan kembali kebijakan yang diambil ini,” ucap Ketua DPRD Kota Tanjungpinang, Yuniarni Pustoko Weni saat ditemui di ruang kerjanya, Senggarang, Senin ( 25/01/21 ).

Ia menegaskan, sehubungan dengan data penerima kartu kendali dan penentuan kuota gas elpiji 3 Kg untuk masyarakat maupun pelaku UKM, harus melalui tahapan kajian.

Tentang penetapan jumlah penguna Kartu Kendali bagi Rumah Tangga, Penerima DTKS / kelompok PKH, Pelaku Usaha kecil , UMKM.

“Informasi yang saya terima, penerapan Kartu Kendali Gas Elpiji 3 Kg ini didasarkan pada Peraturan Walikota Tanjungpinang. Namun Peraturan Walikota nomor berapa, Yang Mana?, DPRD Kota Tanjungpinang sampai saat ini juga belum mengetahuinya. Salinannya belum ada ditembuskan ke DPRD,” ungkapnya.

Weni menambahkan, selain itu sistematika penyusunannya, apakah sudah melalui kajian. Apakah sudah dilakukan fasilitasi oleh Biro Hukum Provinsi Kepulauan Riau ? Sebagai mana menurut ketentuan Peraturan Perundang undangan yg berlaku terhadap produk Hukum ( Tahapan dan Mekanisme Perkada ).

Baca Juga :  Apresiasi Kapolres Kepada Kodim Bintan Mewujudkan Situasi Kamtibmas yang Kondusif

“Setelah kami telusuri dan berdasarkan kroscek yang kami lakukan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Biro Hukum Provinsi Kepri, ternyata Biro Hukum Provinsi Kepri belum pernah menerima Rancangan Peraturan Walikota terkait Kartu Kendali Gas Elpiji 3 Kg,” katanya.

Weni menjelaskan, berdasarkan ketentuan dalam pasal 42 Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dimana ayat (1) menyebutkan bahwa Perkada (Perwako) ditetapkan atas perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Pada ayat (3) nya menyebutkan bahwa, Rancangan Perkada (Perwako) setelah disusun, disampaikan kepada Biro Hukum Provinsi.

Selanjutnya ketentuan pada pasal 87 ayat (2) Permendagri 80 Tahun 2015, secara jelas menyebutkan bahwa pembinaan terhadap produk hukum daerah yang berbentuk Peraturan di Kabupaten/Kota dilakukan oleh Gubernur dan ketentuan dalam pasal 88 Permendagri 120 Tahun 2018 tentang perubahan Permendagri 80 tahun 2015 pada ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa pembinaan yang dilakukan dalam bentuk fasilitasi dan hal tersebut bersifat wajib.

Baca Juga :  FKDM Kota Malang Gali Ilmu di FKDM Provinsi Kepri

Selain dasar hukum penerapan Kartu Kendali Gas Elpiji 3 Kg yang diduga tidak sesuai aturan, seharusnya sambung Weni, Pemerintah Kota Tanjungpinang juga terlebih dahulu menyusun kajian dan menetapkan jumlah UKM maupun jumlah rumah tangga dengan kriteria yang berhak menerima Kartu Kendali.

“Sepertinya ini juga tidak diatur secara jelas, sehingga sangat berpotensi menimbulkan masalah di masyarakat maupun pelaku UKM,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang Atmadinata yang baru saja dilantik beberapa waktu lalu, saat dihubungi media ini, terkesan enggan menjawab, beliau mengalihkan pertanyaan media ini ke Sekretaris Disperdagin M. Amin.

M. Amin ketika dihubungi hanya membaca saja pertanyaan dari media ini, namun tidak menjawab.

Kabid Perdagangan Disperdagin Kota Tanjungpinang, Dewi Kristina Sinaga mengatakan, untuk data penerima masih didata di tiap kelurahan. “Sampai hari ini masih dalam pendataan, sudah ada beberapa nama yang sudah terdata, yang kita terima dari kelurahan, tapi belum data keseluruhan,” katanya saat di hubungi media ini, Kamis lalu, melalui jaringan selular.

Ditanya soal perwako yang belum di tanda tangani, SK masyarakat yang menerima kartu kendali yang belum ditetapkan, Mou dengan pertamina dan perjanjian kerja sama bank belum ada, Dewi yang sebelumnya menjabat Kasi Sarana dan Distribusi Perdagangan mengakui hal itu.

Baca Juga :  Dua Tahun Di Bawah Kepemimpinan HM Soerya Respationo, Ekonomi Kepri Kedepannya Di Yakini Akan Membaik

Menurutnya, saat diluncurkannya kartu kendali tersebut memang Perwako, SK, MoU, dan PKS belum siap, jadi kartu kendali ini hanya untuk menghindari dari antrean yang selama ini selalu terjadi di tiap pangkalan.

“Kartu kendali ini untuk mempemudah aja si, supaya tidak antri seperti biasa, jadi untuk perwako dan lain- lainya masih dalam proses,” jelasnya.

Saat ditanya Peraturan tentang pendistribusian LPG secara tertutup yang hanya ada di Permen ESDM nomor 26 tahun 2009 dan permen tersebut sudah dicabut dengan Permen ESDM nomor 13 th 2018.

Dewi menjelaskan bahwa Ini Isinya tidak jauh beda. Permen ESDM nomor 26 lebih spesifik terkait calon penerima dan sebagainya.

“Di permen 13 tahun 2018 berisikan terkait hal umum menegaskan nomot 26. Soal dicabutnya permen tersebut benar namun kepala daerah memiliki kewenangan untuk mengatur masyarakatnya untuk maksud dan tujuan yang baik,” tutupnya. ( Cha )

Memuat...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here