Beranda Galeri Foto Kunjungi Disdik, Komisi I DPRD Tanjungpinang Tanya Soal Seragam Gratis

Kunjungi Disdik, Komisi I DPRD Tanjungpinang Tanya Soal Seragam Gratis

0
Anggota Komisi I DPRD Tanjungpinang foto bersama Kadisdik Atmadinata usai sidak ke Kantor Dinas Pendidikan

Komisi I DPRD Kota Tanjungpinang membidangi pendidikan, hukum dan pemerintahan melakukan sidak di tempat tukang jahit perlengkapan seragam sekolah bagi siswa baru SD dan SMP tahun ajaran baru 2019-2020, Senin (4/11). Komisi I DPRD didampingi langsung Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang Atmadinata.

Program unggulan Walikota H Syahrul dan wakilnya, Hj Rahma, hingga kemarin belum juga dibagikan. Padahal, H Syahrul-Rahma sudah lebih satu tahun memimpin Kota Tanjunginang.

Sidak yang di pimpin langsung Ketua Komisi I DPRD Kota Tanjungpinang Novaliandri Fathir, didampingi anggota Komisi I lainnya. Yakni, M Apriyandy, Mimi Betty, Diky.

Di APBD murni 2019, sudah dianggarakan Rp7,9 miliar. Orang tua siswa awalnya, berharap adanya pembagian seragam sekolah gratis bisa mengurangi beban biaya saat penerimaan siswa baru tapi sudah setahun walikota memimpin sebelum juga menerima seragam sekolah gratis. Orang tua siswa tetap membeli seragam karena tidak sabar menunggu.

Dari hasil sidak, kata Novaliandri Fathir yang akraf disapa Fatir, menemukan banyak persoalan dan kenapa belum juga selesai dikerjakan. Umumnya, ada dua sistem pekerjaan perlengkapan sekolah anak didik baru.

Baca Juga :  DPRD dan Pemprov Kepri Sepakati KUPA PPAS APBDP 2020

Kini baju seragam sedang proses pekerjaan. Dari 69 sekolah negeri dan swasta yang menerima program tersebut, ada 6 sekolah yang masuk sistem lelang dan 63 sekolah Penunjukan Langsung (PL).

Enam sekolah ini harus dilelang karena jumlah siswa baru yang diterima banyak, sehingga anggarannya di atas Rp200 juta sesuai ketentuan di lelang.

Sedangkan 63 sekolah lainnya dengan penunjukan langsung karena anggaran untuk pengadaan seragam gratis itu di bawah Rp200 juta.

Sesuai aturannya, kegiatan pemerintah di bawah Rp200 juta, cukup dengan PL.Untuk enam sekolah yang harus lelang, maka proses penyelesaian sesuai kontrak butuh 45 hari.

Dan, pemerintah melibatkan 45 tukang jahit yang menerima PL. Kendalanya, para tukang jahit tersebut kekurangan modal usaha. Karena, pencairan perdana dari pemerintah hanya 25 persen dulu, kemudian 75 persen dan 100 persen kalau baju dan lainnya sudah lengkap.

Baca Juga :  Pandangan Fraksi Ranperda PDAM Tirta Kepri Menjadi Perusda

“45 tukang jahit baju seragam yang menerima PL dari pemerintah, mengalami kendala modal. Tapi, mereka tetap menyelesaikan sesuai perjanjian kontrak,” jelas Fatir.

DItegaskan Fatir, tahun depan program baju seragam gratis harus dievaluasi. Paling tidak semua pekerjaanya harus dilelang. Tapi, disisi lainnya kalau dilelang maka Usaha Kecil Menegah (UMK) di Tanjungpinang tidak menerima order lagi. Ini juga perlu dipertimbangan, supaya uang rakyat tetap berputar di Tanjungpinang.

Kalua semuanya di lelang, tentu pemenang tender yang memiliki modal besar dan mereka mengerjakanya bukan di Tanjungpinang. Jadi, uang ABPD berputar di luar daerah.

“Paling tidak di Maret 2020 mendatang, baju seragam tersebut sudah harus dilelang. Meskipun pemerinaan siswa baru akan digelar Juni atau Juli 2020 mendatang,” bebernya.

Sementara itu, Atmadinata menjelaskan sesuai dengan kontrak kerja seragam gratis yang dilelang akan diserahkan ke siswa minggu kedua November ini. Karena, pemenang tendernya salah satu perusahaan di Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Tapi, dikerjakan di Jakarta.

Baca Juga :  Semoga Memberi Manfaat untuk Kepri

Namun, seragam sekolah yang dikerjakan secara PL, akan dibagikan minggu ketiga Desember mendatang. Dikerjakan di Tanjungpinang dan melibatkan 45 tukang jahit yang ada di Tanjungpinang.
“Kalau kita lihat dengan kontrak kerjasama pemenang tender, memang belum terlambat karena masih banyak waktu. Tapi, kalau pembagian untuk masyarakat memang sedikit molor,” ujarnya.

Kata di, lambatnya pembagian seragam sekolah, kendala salah satunya di baju batik sekolah. Motif baju batik masing-masing sekolah berbeda-beda, harus dibuat sesuai permintaan sekolah, kemudian di scan film baru di cetak motifnya.

“Jenis kainnya sudah ditentukan. Bagi tukang jahit yang menerima PL, mereka umumnya mendatangkan bahan dari Bandung,” ujarnya.

Ia optimis seluruh seragam sekolah akan dibagikan atau di serahkan kepada siswa baru paling lambat minggu ketiga Desember ini.

“Harus dikerjakan, kalau cepa selesai cepat juga kita bayarkan,” ujar Atmadinata kepada salah satu tukang jahit, kemarin.***

Narasi dan Foto : Istimewa

[supsystic-gallery id=57 position=center]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here