Wali Kota Tanjungpinang, Syahrul, Ketua DPRD Kota Tanjungpinang, Suparno, Wakil Ketua DPRD Kota Tanjungpinang, Ade Angga dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Rahma.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Akhir Banggar Terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2018, sekaligus Penandatanganan dan Persetujuan Bersama Antara Pimpinan DPRD dan Wali Kota Tanjungpinang tentang Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2018 menjadi Perda Kota Tanjungpinang Tahun 2018 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Tanjungpinang, Senggarang, Kamis (31/7/2019).

Ketua Banggar DPRD Kota Tanjungpinang, Ashadi Selayar menyampaikan laporan.

Ketua Banggar, Ashadi Selayar saat menyampaikan laporan akhir Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Tanjungpinang mengatakan, sepanjang proses pembahasan, baik di tingkat komisi-komisi maupun di tingkat badan anggaran, serta berbagai persoalan telah dibahas dan disampaikan juga dalam paripurna pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD.

Baca Juga :  Buka Puasa Bersama Masyarakat dan Kaum Dhuafa, Pesan Nurdin Pererat Ukuwah Bangun Kejayaan Kepri

Ashady menyampaikan bahwa, DPRD Kota Tanjungpinang mengapresiasi kinerja pemko, yang dapat mempertahankan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), terhadap laporan penggunaan anggaran APBD Tanjungpinang tahun anggaran 2018.

Wali Kota Tanjungpinang, Syahrul menyampaikan ucapan terimakasih atas kerja keras dari Banggar serta semua perwakilan fraksi.

“Semoga hal ini dapat memberikan motivasi, untuk dapat bekerja lebih baik lagi,” ujarnya.

Selain mengapresiasi, pihaknya juga memberikan beberapa rekomendasi kepada pemko, di antaranya memperkuat pengawasan secara internal mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban.

“Dengan memaksimalkan fungsi inspektorat,” imbuhnya.

Anggota DPRD Kota Tanjungpinang mengikuti rapat paripurna.

Selanjutnya, pemko juga diharapkan meningkatkan target dan realisasi pendapatan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Baca Juga :  Tugu Bismillah Di Dompak, Persembahan Bank Riau Kepri

“Kami juga meminta kepada Wali Kota, untuk menegur dan memberikan sanksi sesuai rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kepada kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melakukan pelanggaran,” pungkasnya.

Adapun postur APBD Tanjungpinang Tahun 2018 yang telah disahkan senilai Rp 915,24 Miliar.

Sidang dipimpin Ketua DPRD Kota Tanjungpinang, Suparno, didampingi Wakil Ketua I Ade Angga, dan dihadiri Wali Kota serta Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Syahrul – Rahma dan sejumlah Kepala OPD.

Para Kepala OPD dan pejabat di lingkungan Pemko Tanjungpinang.

Wali Kota Tanjungpinang dalam pidatonya menyampaikan ucapan terimakasih atas kerja keras dari Banggar serta semua perwakilan fraksi.

Baca Juga :  Gubernur Pimpin Apel Pagi di SMK Negeri 2 Tanjungpinang, Pesannya Aplikasikan Ilmu

“Pemda melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD, serta catatan masing-masing anggota fraksi maupun OPD telah dilakukan pembahasan secara transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Maka dengan ditetapkannya Ranperda tentang pertanggungjawaban ini, kata Syahrul, bukanlah akhir dari pertanggungjawaban melainkan awal dalam langkah menyusun Ranperda ABPD 2019 mendatang.(BK/R)

Memuat...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here