Beranda Kolom Opini Politik “Berkedok” Balas Dendam

Politik “Berkedok” Balas Dendam

0
Fitri Susanti

Nama : Fitri Susanti
Nim : 21103031
Prodi: Sosiologi (karyawan)
STISIPOL RAJA HAJI

Politik memiliki makna yang sangat luas. Bisa diartikan sebagai makna yang positif maupun dengan makna yang negatif, itu semua tergantung dari bagaimana pandangan orang lain menilai makna dari politik. Namun, secara etimologi kata “Politik” berasal dari bahasa Yunani, yakni Polis, yang dapat berarti kota atau negara kota. Dari kata polis ini kemudian diturunkan pada kata-kata seperti polites yang berarti warga negara; politicos (nama sifat) yang berarti kewarganegaraan, politike techne yang berarti kemahiran politik dan politike episteme yang berarti Ilmu Politik. Konflik internal dalam suatu partai layaknya ”popularitas batu akik sekarang yang lagi nge-trend”.  Banyaknya partai yang mengindap konflik internal mulai memanas pasca terpilihnya presiden Joko Widodo (Jokowi).  Pasca pemilihan presiden ini, ada bebarap partai bergelut dengan konflik internal yang sedikitnya menyita perhatian berbagai pihak. Bukan hanya para elit politik yang perhatiannya tersita, para masyarakatpun juga tersita perhatiannya. Parta-partai yang dimaksud diantaranya adalah Golkar, PAN, dan PPP. Dari ketiga partai tersebut, Partai Golkar memiliki tingkat konflik yang paling berat. Mengapa dikatakan paling berat, karena memang konflik internal golkar ini merupakan perpecahan menjadi dua kubu (kubu Agung Laksono dan kubu Aburizal Bakrie) yang masing-masing kubunya sama kuat. Sedangkan partai lain, kekuatan perpecahannya tidak sampai se-level dengan partai pohon beringin ini.

Baca Juga :  Antara Agama dan Politik

Setelah masa pilpres yang diwarnai berbagai kericuhan ini berlalu, masing-masing partai kemBali lagi memfokuskan persiapan partainya untuk melakukan agenda-agenda kedepannya. Partai Golkar yang dibawah kepemimpinan Aburizal Bakrie berbenah diri untuk melanjutkan agenda partai mereka. Setelah ikut bergelut pada masa panasnya pilpres 2014, tiba waktunya Partai Golkar untuk melaksanakan Musyawarah Nasional (Munas) ke IX pemilihan kepengurusan Partai Golkar selanjutnya. Kubu Aburizal menyatakan bahwa Munas Golkar akan diselenggarakan pada tahun 2015, memang seharusnya Munas dilaksanakan lima tahun sekali, Munas ke VIII yang lalu dilaksanakan pada tahun 2009, seharusnya Munaske IX dilaksanakan pada tahun 2014. (kompas.com). Namun kenyataannya Munas ke IX tidak bisa diselenggarakan pada tahun 2014 karena anggota yang mendukung pelaksanaan Munas di tahun 2014 tidak mencapai dari dua per tiga keanggotaan yang ada, maka dari itu Munas ke IX disepakati dilaksanakan tahun 2015. Walaupun demikian, ada terdapat kubu penentangnya (kubu Agung Laksono) yang ingin tetap melaksanakan Munas ke IX di tahun 2014.

Baca Juga :  Tantangan Jurnalisme: Informasi Aktual, Berimbang, Bertanggungjawab dan Bermanfaat

Dari fenomena tersebut, sangatlah jelas bahwa para elit politik kita sekarang ini sangat nampak dan jelas akan mengedepankan kepentingannya, bukan kepentingan rakyat. Mereka hanylah memikirkan untung-rugi, dan berusaha untuk meraih keuntungan, keuntungan, dan hanya keuntungan. Jika sudah demikian, apa gunanya keberadaan suatu hukum jikalau badan hukum tersebut juga dilibatkan dalam perpolitikkan. Badan hukum sekarang hanyalah bagian dari boneka permainan politik yang sedang dimainkan oleh pihak-pihak tertentu. Sudah seharusnya badan hukum bersifat netral dan memandang pada nilai benar dan salah, bukan seperti perpolitikan yang selalu memandang dan membanding-bandingkan antara untung dan rugi. Oleh karena itu, hendaknya semua pihak yang melihat kondisi permasalahan yang ada ini bisa mendewasakan pikirannya dalam berpolitik. Tidak seharusnya kita sembarangan menyimpulkan suatu keadaan yang hanya berdasarkan beberapa data yang terpapar. Untuk menuju perpolitikan yang dewasa, kita memang harus dituntut agar memekakan diri terhadap setiap fenomena yang terjadi. Sehingga kita tidak ikut-ikutan terjerumus pada sebelah pihak. Dalam upaya mendewasakan perpolitikan ini, taat hukun dan hukum yang taat juga merupakan hal penting yang mendorong merubah perpolitikan menjadi lebih baik.

Baca Juga :  Pendekatan Etika Lingkungan dan Ekologi Dalam Rangka Pembangunan PLTS di Pulau - Pulau Provinsi Kepri

 

REFERENSI

https://content.dukungcalonmu.com/2021/04/27/pentingnya-pendidikan-politik-bagi-generasi-muda/

https://www.kompasiana.com/paulodenoven/561ef7eb59937301048b4567/amy-chua-ahok-dan-politik-balas-dendam

https://www.harianbhirawa.co.id/politik-berkedok-balas-dendam/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here