DPRD Kota Tanjungpinang menggelar rapat paripurna tentang nota pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Tanjungpinang Tahun 2019, di Ruang Paripurna DPRD Kota Tanjungpinang, Kamis (30/4)
Sidang dipimpin langsung Hj. Yuniarni Pustoko Weni, SH, Ketua DPRD Tanjungpinang yang didampingi Wakil Ketua I Ade Angga, S.IP, M.M dan Hendra Jaya, S.IP Wakil Ketua II. Paripurna Nota Pengantar LKPJ 2019 ini dihadiri langsung oleh Plt. Walikota Tanjungpinang, Hj. Rahma, S. IP.
LKPJ ini disusun berdasarkan RKPD Kota Tanjungpinang Tahun 2019 sebagai tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungpinang Tahun 2018 -2023.
Rahma mengatakan, dalam RKPD tahun 2019 telah disepakati bersama sejumlah poin yang menjadi prioritas pembangunan Kota Tanjungpinang. Diantaranya, peningkatan infrastruktur penunjang aksesibilitas dan lingkungan.
Paripurna nota pengantar LKPJ Walikota Tanjungpinang 2019 terkait realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019, Rahma memberikan gambaran kinerja pengelolaan keuangan daerah, yang menunjukkan peningkatan dari tahun 2018 sebesar Rp921,10 milyar, menjadi Rp985,74 milyar pada tahun 2019.
Dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah Rp608,45 milyar atau 88,98% dari alokasi belanja langsung sebesar Rp683,78 milyar.
Sementara indikator kinerja daerah yang ditargetkan dalam RPJMD tahun 2018-2023 Pada tahun 2019 sejumlah 391 indikator kinerja program.
Dari total indikator tersebut, sebanyak 332 indikator memiliki kinerja sangat tinggi, 33 indikator memiliki kinerja tinggi, 7 indikator memiliki kinerja sedang, 6 indikator memiliki kinerja rendah, dan 13 indikator memiliki kinerja sangat rendah. Dengan demikian indikator dengan kinerja baik atau kategori sangat tinggi dan tinggi sebesar 93,35%.
“Capaian tersebut tentunya tidak terlepas dengan adanya dukungan yang sangat kuat dari DPRD Kota Tanjungpinang dan secara operasional dilaksanakan oleh para pimpinan organisasi perangkat daerah,” ujar Rahma.
“Dalam penyelenggaraan tugas pembantuan pada tahun 2019 dapat saya laporkan bahwa pada tahun anggaran tersebut Kota Tanjungpinang tidak ada program kegiatan tugas pembantuan dan penugasan yang diterima oleh perangkat daerah di lingkungan Pemko Tanjungpinang,” tutup Rahma.(Adv)