beritakepri.id, TANJUNGPINANG — Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau H.TS. Arif Fadillah mengatakan untuk mensinergikan Pembangunan Daerah Tahun 2019 dan tahapan perencanaan pembangunan tahun 2020 yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Kementerian dan Lembaga di Kepulauan Riau maka sangat perlu untuk melakukan koordinasi dan sinergitas. Koordinasi dan sinergi ini penting agar pembangunan direncanakan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Pemerintah Provinsi berharap setiap pembangunan yang dilaksanakan oleh Satker Kementerian/Lembaga di wilayah kerja Provinsi Kepulauan Riau harus selalu berkoordinasi dan bersinergi dengan pemerintah setempat agar apa yang dibangun sejalan dan searah,” ujar Arif saat memimpin Rapat Sinkronisasi terkait Rencana Pelaksanaan Program/ Kegiatan Tahun 2019 dan rencana Program/ Kegiatan Tahun 2020 di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Lt.IV, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Rabu (24/01).
Turut hadir pada kesempatan ini Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi Kepri, Kepala Biro Pembangunan Provinsi Kepri, Perwakilan Bappeda Kabupaten/Kota, Perwakilan Dinas Perkim Kabupaten/Kota, Satker Balai Wilayah Sungai Sumatera IV dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IV Satker P2JN Provinsi Kepulauan Riau.
Lebih lanjut Arif mengatakan untuk membangun Provinsi Kepulauan Riau dengan karakteristik terdiri dari ribuan pulau dan laut yang membentang luas maka dalam memajukan daerah ini, pemerintah tidak bisa bergerak sendiri. Pemerintah daerah butuh bantuan dan dukungan dari semua pihak, baik pihak swasta maupun pemerintah pusat.
“Untuk kemajuan Kepri kita butuh banyak membangun. Bangun sekolah, bangun jalan, bangun jembatan, bangun waduk untuk penyediaan air bersih dan bangun infrastruktur lainnya. Jika mengandalkan APBD maka pemerintah tidak akan sanggup karena nilainya sangat kecil. Oleh karena itu, dengan adanya keberadaan satker yang ikut membangun, maka kami merasa sangat terbantu,” kata Arif.
Agar terjadi sinkronisasi dalam pembangunan di daerah maka Arif mengusulkan kepada setiap Satuan Kerja Kementerian dan Lembaga di Kepulauan Riau dalam setiap pengajuan penganggaran juga mengakomodir usulan dari OPD terkait agar apa kegiatan tersebut sesuai dengan kebutuhan daerah.
“Kami sangat berterimakasih atas pembangunan yang dilakukan satker selama ini, namun ada baiknya agar sejalan dengan visi dan misi pemerintah daerah, maka untuk kegiatan pembangunan kedepannya lebih lagi melibatkan pemda setempat, agar apa yang dibangun adalah benar-benar yang dibutuhkan oleh masyarakat,” usul Arif.
Arif berharap rapat seperti ini secara berkala dilakukan agar dapat diketahui permasalahan apa yang selalu dihadapi oleh satker di lapangan sehingga dapat dicarikan jalan keluar permasalahan yang dihadapi.
“Kami siap memfasilitasi dan membantu jika satker membutuhkan data-data teknis perihal kegiatan yang dilaksanakan, bahkan jika ada kendala silahkan informasikan agar bisa dicarikan penyelesaian bersama,” tutup Arif.
Sementara itu dalam penyampaiannya baik dari Satker Balai Wilayah Sungai Sumatera IV dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IV Satker P2JN Provinsi Kepulauan Riau, mengatakan permasalahan umum yang dihadapi di lapangan adalah terkait permasalahan lahan yang belum dibebaskan oleh pemerintah setempat.
Selain itu Kepala Satker Balai Wilayah Sungai Sumatera IV, Ismail juga menyoroti belum adanya pedoman bagi satuannya dalam melakukan pembangunan di Kepri karena belum adanya RTRW Kabupaten/Kota atau RTRW Provinsi.
“RTRW adalah pedoman kita dalam menentukan prioritas dalam pembangunan,” ujarnya.(BK/R)
