beritakepri.id, TANJUNGPINANG — Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kepri, Sirajudin Nur mmenyarakan kepada Gubernur Kepri, Ansar Ahmad agar segera membentuk tim khusus percepatan penyerapan anggaran APBD 2021.
Kondisi penyerapan anggaran APBD 2021 yang sampai saat ini baru mencapai 6%, sungguh sangat memprihatinkan.
Kondisi ini tidak saja memperburuk laju pertumbuhan ekonomi secara makro, tapi secara mikro. Ekonomi kerakyatan juga sulit bertumbuh dalam situasi seperti ini.
Menurut Pemprov Kepri, melambannya serapan anggaran daerah ini ditengarai akibat peralihan sistem informasi pemerintah daerah yang sebelumnya menggunakan aplikasi SIMDA kemudian berganti menjadi aplikasi SIPD sesuai dengan Permendagri No. 70 tahun 2019.
Menurut Sirajudin, melambannya serapan anggaran daerah yang hampir tiap tahun terjadi merupakan kisah klasik yang selalu berulang ditahun yang berbeda.
“Ini kan kisah klasik dan hampir tiap tahun serapan anggaran daerah memang tidak cukup baik. Tapi kita akui tahun ini adalah yang terburuk. Hampir semua program pemerintah tidak bisa dijalankan karena kesalahan input program di sistem yang baru. Kami sedang mendalami ini apakah ini karena human error atau system error,” ujarnya.
Sirajudin kemudian menambahkan jika persoalan serapan anggaran daerah tidak lepas dari tiga hal yakni; politis, teknis dan hukum. Itu tiga faktor yang bisa mempengaruhi lambannya serapan anggaran daerah. Dan ini terjadi juga di beberapa daerah.
“Maka kita akan melihat rendahnya serapan anggaran daerah ini dari tiga pendekatan tersebut. Jika masalahnya politis, pemerintah pusat bisa turun tangan menyelesaikan atau menengahi, kalau masalahnya teknis, kita harus sama sama mencari cara untuk menyelesaikan, kalau masalah hukum atau regulasi, pemda silahkan berkordinasi ke Kemendagri,” katanya.
Ketika ditanyakan tentang pengaruh retaknya hubungan antara Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri yang akhir-akhir ini mencuat di publik dengan lambannya penyerapan anggaran, Sirajudin menepis anggapan itu.
“Saya kira tidak usah beropini sampai kesanalah. Pemda itukan bukan cuma Gubernur dan Wakil Gubernur, tapi juga ada DPRD sebagai bagian dari unsur pemerintahan daerah,” tegasnya.
Sebagai jawaban dari persoalan krusial terkait anggaran ini, Sirajudin menyarankan agar Gubernur mengambil tindakan strategis untuk menyelesaikan masalah ini.
“Kita minta Gubernur yang baru ini segera membentuk Tim Khusus Percepatan Penyerapan Anggaran Daerah. Salah satu tugas tim khusus ini untuk mengurai benang kusut masalah sistem tadi dan mengkordinasikan penerapan SIPD di masing-masing OPD, agar semua perangkat daerah memiliki kesamaan persepsi dan kemampuan yang sama dalam mengoperasionalisasikan SIPD tersebut,” pungkasnya.(BK/R)
