beritakepri.id, TANJUNGPINANG — Aktivis pemuda dan politisi dari Partai Demokrat Kota Tanjungpinang, Zainal Takdir memuji sikap anggota DPRD yang mengggunakan hak interpelasinya terhadap kebijakan Pemko. Namun dia juga menyayangkan hal itu dilaksanakan di tengah kondisi wabah corona dan menjelang datangnya Idul Fitri 2020. Terlebih masalah yang diinterpelasi adalah tunjangan kinerja pegawai. Yang sejatinya sudah dibahas bersama tim Banggar dewan dan Tim Anggaran Pemda di eksekutif saat pembahasan RAPBD.
“Sejatinya, APBD adalah produk bersama eksekutif dan legislatif. Apa yang dibahas saat itu oleh Banggar dan TAPD, jadinya adalah APBD. Kenapa baru sekarang sibuk? Tentu karena ada masukan dari pegawai. Dan, masukan itu memang harus dibahas. Akan tetapi ada tempatnya, misalnya di pembahasan APBD Perubahan. Atau, di pertanggungjawaban kepala daerah,” kata Zainal, yang merupakan kader Akademi Demokrat Nasional sebagaimana dikutip suarasiber.com, Jumat (22/5/2020).
Tak ada yang salah dengan aspirasi pegawai Pemko, tegas Zainal. Apalagi jika benar ada ketimpangan tunjangan di antara mereka. Tentunya tunjangan itu harus disamakan, agar tak terjadi kecemburuan sosial.
Namun, ada hal krusial lain yang harusnya jadi perhatian legislatif dan eksekutif saat ini. Terkait pandemi corona.
“Bukan cuma bansos yang harus dibahas, apalagi tunjangan pegawai. Namun, apa diskresi atau kebijakan, agar kondisi ekonomi Kota Tanjungpinang bisa segera bangkit,” tegas Zainal.
Kemudian, bagaimana agar pekerja yang di-PHK atau dirumahkan, bisa mendapatkan pekerjaan lagi.
“Bagaimana agar saudara-saudara kita yang berpenghasilan harian, bisa mendapat nafkah dengan baik lagi? Ada banyak bagaimana lagi yang harus dijawab!” tukas Zainal, yang juga seniman ini.
Zainal berharap pandemi covid-19 di Tanjungpinang bisa segera berakhir. Agar, warga bisa mencari dan mendapatkan nafkah secara halal dengan caranya sendiri.(BK/SS/R)
