beritakepri.id, JAKARTA – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) H Ansar Ahmad menjadi satu dari beberapa panelis yang memaparkan strategi penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, di depan Presiden RI Joko Widodo dan para menteri. Ansar Ahmad menjadi narasumber dalam diskusi panel Rapat Koordinasi Nasional Transisi Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, karena Provinsi Kepri terbaik di luar Jawa-Bali dalam penanganan Covid-19.
Diskusi ini dilaksanakan di Gedung AA Maramis Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (26/1/2023). Gubernur Kepri Ansar Ahmad didaulat menjadi narasumber dalam Rakornas ini, dan duduk di antara barisan para Menteri. Karena selama masa pandemi Covid-19, Pemprov Kepri tercatat sebagai yang terbaik dalam menangani Covid-19, untuk di luar Jawa dan Bali.
Tampak Ansar Ahmad yang juga mantan anggota DPR RI duduk santai menjadi panelis. Tampak bersamanya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang juga menjadi narasumber, karena dinilai berhasil menangani covid19 se-Jawa dan Bali. Diskusi ini dipandu oleh Menko Perekonomian yang juga Ketua KCP PEN Airlangga Hartanto.
Rakornas ini sebelumnya telah dibuka secara resmi oleh Presiden RI Joko Widodo. Saat itu Presiden mengatakan penanganan pandemi Covid-19 selama 3 tahun terakhir merupakan tantangan yang berat. Republik Indonesia mengumumkan kasus pertama pada 2 Maret 2020, yakni 2 warga Depok dinyatakan positif.
“Selama 3 tahun dalam menangani pandemi maupun mengatasi ekonomi kita. Sebuah tantangan yang sangat berat, sebuah persoalan yang sangat-sangat berat yang kita hadapi saat itu dan tidak ada standarnya, tidak ada pakemnya karena memang kita semuanya belum memiliki pengalaman dalam menangani pandemi ini,” ungkap Presiden Jokowi.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad dalam paparannya menjelaskan strategi-strategi dalam penanganan Covid-19 dan Recovery Ekonomi di Kepri. Dalam penanganan covid, Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengibaratkan sebagai kompetisi para kepala daerah. Jadi ketika vaksinasi mulai dilaksanakan di Indonesia, Pemprov Kepri langsung tancap gas.
“Saat itu di kala masyarakat masih mempersoalkan halal dan haram, kita sudah minta 50 ribu dosis. Yang pertama kita suntik para PNS, para ustaz dan kyai, serta para kepala suku. Alhamdulillah ketika Presiden menargetkan di September 2021 tiap daerah minimal harus mencapai 70 persen suntikan dosis pertama. Bahkan di bulan Mei, Kepri sudah mencapai di atas 70 persen,” sebut Ansar Ahmad.
Gubernur Kepulauan Riau memaparkan, sampai saat ini, capaian vaksinasi di Kepri untuk dosis I telah mencapai 99 persen, dosis II 89 persen, booster I hampir 60 persen dan booster II 9,3 persen. Ini menjadikan Kepri sebagai Provinsi yang persentase vaksinasinya terbaik di luar Jawa dan Bali.
Strategi lain yang menjadi kebijakan Gubernur Kepri Ansar Ahmad adalah menjamin kehidupan para pekerja rentan dan keluarganya saat terkonfirmasi positif dan dikarantina. Sehingga memudahkan proses 3T (Testing, Tracing dan Treatment).
“Itu terbukti efektif. Saat pekerja rentan saat dikarantina khawatir keluarganya tidak ada yang menjamin makan keluarganya. Maka kita ambil kebijakan melalui APBD sebesar Rp 1 juta, Kabupaten Kota menjamin makan keluarganya. Bahkan jika ada yang meninggal karena covid kita beri santunan Rp3 juta,” jelas Ansar Ahmad.
Sedangkan dalam upaya pemulihan ekonomi, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menjelaskan, Pemprov Kepri menggunakan dual track strategy. Yang pertama melalui UMKM dengan memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
“Tapi Pemda juga menyediakan bantuan modal kredit Rp20 juta untuk 2.000 UMKM di tahun 2021, tanpa bunga. Kita bekerja sama dengan bank daerah, bunganya pemda yang menanggung. Alhamdulillah masyarakat sangat antusias memanfaatkan itu. Tahun 2022 kita menambah lagi untuk 1.000 UMKM,” ungkap Gubernur Kepri.
Strategi kedua yang disampaikan Gubernur Kepri Ansar Ahmad adalah mendorong percepatan investasi, dengan berbagai diskresi pemerintah pusat seperti FTZ dan KEK. Namun, upaya dari Pemprov sendiri adalah mendorong bagaimana pelayanan birokrasi investasi itu lebih baik, cepat, efisien dan efektif.
“Bagi kami insentif itu tidak hanya dalam bentuk fiskal, tapi pelayanan birokrasi investasi yang baik juga menjadi prasyarat percepatan pemulihan ekonomi,” ujar Ansar Ahmad.
Hasilnya, berbarengan dengan dibukanya kembali kran pariwisata pertumbuhan ekonomi yang pada tahun 2020 sempat terkontraksi di angka -3,84 persen, 2021 secara agregat tumbuh 3,86 persen.
“Di tahun 2022, sampai triwulan III tumbuh 6,03 persen. Kita perkirakan nanti setelah BPS rilis, pertumbuhan ekonomi agregat di tahun 2022 mencapai 5,5 sampai 6 persen,” tutup Ansar Ahmad.***
Penulis : Nurulius
Editor : Edi Sutrisno
