beritakepri.id, TANJUNGPINANG — Sekdaprov Kepri Arif Fadillah mengatakan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan bahwa strategi utama yang harus dilakukan dalam menghadapi pandemi Covid-19 adalah mengutamakan kesehatan publik dan menjaga ketahanan ekonomi. Arif menyampaikan ini usai mengikuti rapat melalui video conference dengan Menteri Dalam Negeri bersama Sekda Provinsi dan Bupati Wali Kota se-Indonesia terkait langkah antisipasi dan kebutuhan daerah di perindustrian, perdagangan dan pangan dalam pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan covid-19, di kanot Gubernur Pulau Dompak, Tanjungpinang, Selasa (7/4).
“Pemerintah daerah diharapkan menjaga stabilitas ekonomi dengan tetap memprioritaskan kesehatan publik,” ujarnya.
Untuk menghadapi semua persoalan yang ada dengan setiap langkah dan solusi yang dimunculkan, memerlukan peran serta semua unsur. Terlebih pemerintah daerah, harus berperan aktif dengan ikut bersama-sama menjalankan kebijakan yang datang dari pemerintah pusat serta ditekankan untuk ikut berinovasi menciptakan peluang ekonomi bagi pelaku usaha menengah kebawah.
Membuka arahannya, Mendagri Tito mengatakan selaku pembina kewilayahan, Mendagri berusaha terus menampung setiap aspirasi yang datang dari setiap daerah sembari terus mensinkronisasikan kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain itu, sejumlah langkah dan upaya dalam mencegah dan meluasnya persebaran pandemi covid-19 terus dilakukan.
“Berbagai langkah telah dilakukan baik physical distancing, sosial distancing, penggunaan masker, pembatasan wilayah, memperkuat kapasitas sistem kesehatan di daerah serta mencukupi kesediaan sarana dan prasarana,” kata Tito.
Menurut Tito, di seluruh dunia saat ini berada dalam posisi dilematis untuk memilih antara kesehatan publik atau menjaga stabilitas ekonomi. Jika mengutamakan kesehatan publik akan mengorbankan ekonomi yang menurun sehingga menyebabkan kemampuan negara menjaga kesehlatan publik menurun pula dimasa depan, begitupun sebaliknya.
“Kita berusaha mengutamakan kesehatan publik dan menjaga ekonomi agar tidak jatuh terlalu dalam, sehingga ada kekuatan untuk daya tahan ekonomi kita,” tambah Tito.
Kemendagri, lanjut Tito saat ini telah membentuk 2 tim dengan tugas masing-masing. Tim tersebut berusaha melakukan inventarisasi kebutuhan kewilayahan yang berhubungan dengan alat kesehatan serta kesiapan pangan. Pemerintah pusat tidak bisa bekerja sendiri, apalagi dengan adanya otonomi daerah, sebagian APBN juga ditransfer ke daerah. Daerah pun punya PAD yang cukup kuat sehingga penanganan Covid-19 ini menjadi tugas semua daerah secara bersama-sama.
“Kerja sama antar pusat dan daerah sangat diperlukan. Kepala daerah pun diharapkan dapat terus menjaga daerahnya,” pesan Tito.
Mewakili Tim 1, Dirjen Otda mengatakan sejauh ini timnya telah mendata besaran kebutuhan alat kesehatan (Alkes) Pemda secara nasional yang telah dirangkum dari 30 provinsi dan 225 kabupaten dan kota.
“Adapun Alkes tersebut terdiri atas tiga, yakni: barang pelindung diri warga, barang pelindung komunitas masyarakat dan alat pelindung petugas medis serta sarana dan peralatan medis lainnya,” katanya.
Dirjen melanjutkan, hingga kini Pemda yang telah menyampaikan proyeksi kebutuhannya terus dilakukan pendataan dan bagi daerah yang belum menyampaikan agar segera dilaporkan.
Mewakili Tim 2, Dirjen Bangda juga telah mengumpulkan data terkait industri alkes dalam negeri. Sejauh ini telah diidentifikasi dan masuk kedalam lima kategori, antara lain: barang proteksi untuk individu, barang proteksi untuk masyarakat, barang proteksi untuk petugas medis, barang proteksi untuk pasien dan peralatan untuk pasien meninggal.
“Dari data yang telah kita rekap ada 11 daerah yang memiliki industri menegah besar yang akan memproduksi alkes tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan daerah lain yang terus melakukan inovasi terkait pembuatan Alat Pelindung Diri (APD),” lapornya.
Sementara Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang membahas terkait dunia usaha yang mana berbagai kebijakan saat ini telah dikeluarkan untuk mendukung sektor industri.
“Kita sepakat, tujuan dari rapat ini adalah sesulit-sulitnya situasi kondisi industri namun apabila bisa jeli menangkap setiap peluang yang ada dalam marekt (pasar), pemerintah dapat menekan beban industri itu,” kata Agus.
Agus juga meminta kepala daerah agar memberikan keleluasaan bukan hanya pada industri yang berkaitan dengan kesehatan tapi juga pada industri yang tetap ingin melakukan proses produksi.
“Hari ini telah diteken surat edaran tentang pedoman protokol untuk industri, bagaimana perusahaan melakukan kegiatan dalam proses produksinya,” lanjutnya.
Kemudian Menteri Perdagangan, Agus Suparmanto menyampaikan beberapa hal terkait langkah-langkah yang telah dilakukan. Salah satunya adalah memberikan bantuan sarana kesehatan kepada pedagang pasar di sejumlah daerah.
Selain itu, membuka akses pengantar atau distribusi barang maupun lainnya agar tetap lancar serta mengatur jam kerja pada pasar rakyat dan swalayaan sesuai kondisi keamanan sosial di masing-masing wilayah.
Selanjutnya, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan bahwa dalam menghadapi tantangan luar biasa saat ini diharapkan kekompakan seluruh pihak terkait baik di pemerintah pusat maupun di daerah.
“Apapun yang terjadi, sepanjang kebutuhan dasar berupa tersedia, ini menjadi daya tahan luar biasa,” kata Syahrul.
Syahrul melanjutkan, hingga kini ada 11 komoditas yang dijaga oleh kementeriannya (beras, jagung, bawang merah, bawang putih, cabe besar, cabe rawit, daging sapi, daging ayam, telur ayam, gula pasir dan minyak makan).
“Dari data yang didapat di masing-masing wilayah, telah dan terus kita lakukan validasi data, kondisi semua aman dan tercukupi secara nasional,” lanjutnya.
Syahrul pun meminta semua kepala daerah, terkhusus untuk pangan jangan ada dilakukan penguncian wilayah, agar alur distribusi tidak terhambat.
Hadir dalam rapat tersebut Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Kepala BKPM RI Bahlil Lahadalia, Plt Sekjen Kementerian KKP Antam Novambar, Ketua Kadin Indonesia Rosan P Roeslani, Ketua Umum APINDO Pusat Haryadi B Sukmadani, Ketua HIPMI Pusat Mardani H Maming beserta 497 pemerintah daerah wilayah provinsi, kabupaten dan kota yang berpartisipasi dalam video conference tersebut.(BK/R)
