beritakepri.id, Jakarta – BBC Media Action dan Dewan Pers bekerjasama dengan Kedutaan Besar (Kedubes) Inggris bekerja mengadakan diskusi tentang kebebasan media dan pandemi Covid-19 di Indonesia.
Adapun tema diskusi di webinar yang diadakan, Jum’at ( 11/12/20 ) adalah “Media dan Covid-19: Catatan Akhir Tahun 2020”, dengan pembicara dari perwakilan pemerintah, jurnalis senior dan Dewan Pers membahas bagaimana kebebasan media ditegakkan dan didukung selama pandemi.
Kedubes Inggris Owen Jenkins dalam webinar mengatakan kebebasan media merupakn prioritas utama. Media yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan senjata ampuh dalam memerangi Covid-19.
“Kebebasan media adalah darah kehidupan demokrasi, melindungi hak asasi manusia, selama pandemi, merupakan fondasi penting untuk keberhasilan kampanye kesehatan dan keselamatan masyarakat,” ujarnya.
Pemeritah Inggris telah berkomitmen memberikan bantuan dana sebesar 3 juta Pounds untuk Global Media Defense Fund, yang didirikannya bekerjasama dengan UNESCO. Inggris juga adalah salah satu pemimpin dari Global Media Freedom Coalition.
Inggris bekerja sama dengan Kanada untuk mendukung pembentukan Panel Tingkat Tinggi Ahli Hukum tentang Kebebasan Media dan telah membentuk Komite Nasional untuk Keamanan Jurnalis.
Inggris juga bekerja dengan mitra di seluruh dunia untuk mendukung kebebasan media. Di Indonesia, Inggris mendanai pelatihan untuk 30 jurnalis dari 8 provinsi untuk mengikuti pelatihan selama 2 hari di Jakarta.
“Kebebasan media bukan hanya komponen esensial dari demokrasi yang berfungsi; kebebasan media adalah dasar untuk kemakmuran ekonomi dan pembangunan sosial. Ketika kita semua bisa berdebat gagasan tanpa takut akan adanya ancaman, kita bisa melihat kreativitas dan orisinalitas dari seluruh masyarakat,” katanya.
“Covid-19 telah memperburuk ancaman yang ada terhadap media bebas yang independen di seluruh dunia, dan hal ini sudah mengkhawatirkan. Kita harus menentang semua upaya, oleh negara manapun, untuk menggunakan pandemi ini sebagai alasan untuk membatasi kebebasan pers, membungkam perdebatan, menyalahgunakan jurnalis, atau menyebarkan informasi yang salah,” pungkasnya. ( Cha )
