beritakepri.id, TANJUNGPINANG — Gubernur H Nurdin Basirun menghadiri Rapat Paripurna dengan agenda Jawaban Pemerintah tentang Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terkait Ranperda tentang Bangunan Berciri khas Melayu di Ruang Rapat Kantor DPRD Kepri, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Senin (22/4).
Membuka sambutannya, Nurdin mengucapkan terimakasih kepada seluruh jajaran dewan yang telah membahas Ranperda diberbagai tingkatan sehingga sampai pada titik saran dan masukan.
“Terimakasih atas saran dan masukan yang bapak ibu dewan berikan demi kesempurnaan dari Ranperda ini,” buka Nurdin.
Nurdin mengatakan bahwa Indonesia memiliki kebudayaan yang tersebar disetiap daerah dan ini menjadi jati diri bangsa. Sebagaimana pula Negara menjamin perlindungan dan pengembangan budaya tersebut sesuai UU yang berlaku.
“Perhatian Pemerintah terhadap penguatan dan kemajuan budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan turut menjadi semangat untuk berperan nyata dalam mewujudkan kemajuan budaya itu,” lanjutnya.
Menurut Nurdin, Ranperda yang digagas ini tidak hanya menunjukan indentifikasi budaya daerah namun juga akan menjadi daya tarik wisata karna keunikan budaya dan akan menimbulkan kesan budaya melayu dalam perilaku masyarakat.
“Hal ini sesuai dengan visi Provinsi Kepri yakni mewujudkan Kepri sebagai bunda tanah melayu yang sejahtera, berakhlak mulia, ramah lingkungan dan unggul dibidang maritim,” lanjut Nurdin lagi.
Secara umum, Nurdin kembali menjabarkan pandangan dari fraksi-fraksi pada paripurna sebelumnya, sejumlah masukan datang seperti dari Fraksi PDIP yang dengan semangat bersama memajukan budaya melayu melalui program kerja yang searah dengan pengembangsn nilai budaya.
Lalu Fraksi Golkar yang menekankan agar bangunan yang berciri khas budaya melayu harus ramah lingkungan, amam, indah serta mengandung nilai edukasi yang dijabarkan dalam pengertian yang dengan mudah dimengerti psra generasi muda. Kemudian Fraksi Demokrat Plus menyarankan agar pembahasan turut melibatksn para pakar yang ahli budaya dan ahli bidang bangunan.
Selanjutnya dari Fraksi Hanura Plus meminta agar bangunan tersebut diprioritaskan pada bangunan pemerintahan, perkantoran, pintu gerbang bandara, pelabuhan dan objek publik lainnya. Fraksi PKS PPP meminta agar memperhatikan efisiensi dalam pelaksanaannya serta pembahasan mengikutsertakan kabupaten dan kota.
Terakhir dari Fraksi Kebangkitan Nasional memberikan masukan yakni penambahan judul bangunan tersebut menjadi bangunan berciri khas melayu Kepulauan Riau dan penambahan asas keserasian.
Sementara itu, Ketua DPRD Jumaga Nadeak menambahkan bahwa dalam beberapa Paripurna sebelumnya dalam agenda pembahasan fraksi-fraksi tidak terdapat pertentangan pendapat dan para fraksi sebagian besar memberikan pandangan dan sejumlah saran untuk penyempurnaan Ranperda.
“Untuk itu jawaban Pemerintah yang telah disampikan oleh Gubernur agar segera dokumennya didistribusikan, Dewan juga akan membentuk Pansus untuk membahas ketahap selanjutnya,” kata Jumaga.(BK/R)
