Dalam upaya meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi laut. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) bersama Kementerian Kelautan Perikanan (KKP), USAID dan lembaga lainnya melaksanakan Lokakarya Inisiasi Forum Mitra Pembangunan Konservasi Laut Daerah di Provinsi Kepulauan Riau.
Kegiatan lokakarya berlangsung di aula kantor Gubernur Kepri, Dompak, Kamis (22/08/2024). Dihadiri ratusan peserta dari unsur pemerintah daerah kabupaten dan kota di Kepri, Koarmada I Tanjungpinang, BPJS Ketenagakerjaan, perguruan tinggi, pengusaha industri maritim, pelaku usaha pariwisata maritim, organisasi nelayan, yayasan konservasi, dan perwakilan nelayan di Kepri.
Sebelum pembukaan, Chief of Party USAID Kolektif, Wawan Ridwan, menyampaikan pandangannya tentang pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia yang merupakan bagian program USAID secara Kolektif. Di mana program pengelolaan kawasan konservasi merupakan kerjasama antara Pemerintah Amerika Serikat dengan Pemerintah Republik Indonesia melalui KKP dalam peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia.
Mantan Kepala Taman Nasional Komodo ini juga mengungkapkan, sebanyak 13 lokasi kerja sama tmdi lima provinsi di Indonesia telah dilakukan, sementara Kepri memiliki porsi yang cukup besar yakni sekitar 2 juta hektar kawasan konservasi yang dimandatkan oleh USAID.
Wawan optimis 10 tahun mendatang Pulau Tambelang akan seperti Raja Ampat bila dikelola dengan baik. Atas peran Pemprov Kepri ini, Wawan mengapresiasi Gubernur Kepri karena mendukung pengelolaan kawasan konservasi di Kepri melalui berbagai aksi dan regulasi.
“Kami memberikan apresiasi kepada Gubernur Kepri atas dua Peraturan Gubernur mengenai UPTD, yang menjadi landasan penting dalam membangun kawasan konservasi yang efektif,” ucap Wawan.
Sambutan selanjutnya disampaikan oleh Direktur Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan KKP Republik Indonesia, Muh. Firdaus Agung, secara virtual menjelaskan pentingnya manajemen pengelolaan kelautan perikanan dan perlu didukung oleh pemerintah daerah serta masyarakat untuk mencapai tujuan konservasi.
“Manajemen pengelolaan kelautan dan perikanan yang baik sesuai pemanfaatannya untuk barang dan jasa serta peningkatab ekonomi rakyat. Tentunya akan dapat tercapai dengan kerja sama pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat,”ucapnya.
“Kementerian Kelautan dan Perikanan selalu berkomitmen untuk bekerja sama, untuk membangun bersama pemerintah daerah, terima kasih. Selamat berlokakarya,”ucapnya mengakhiri sambutan.
Selanjutnya Gubernur Kepri, Ansar Ahmad S.E membuka secara resmi kegiatan loka karya. Dalam sambutannya, Gubernur mengungkapkan untuk pengelolaan kawasan konservasi perlu mendapat dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
“Kita berharap pemerintah pusat juga mengucurkan anggaran untuk kegiatan pengelolaan kawasan konservasi, sehingga dapat mendukung pemerintah provinsi Kepri,”ucapnya kepada Direktur Konservasi yang ikut mendengar secara virtual.
Gubernur Ansar Ahmad juga optimis pengelolaan daerah konservasi di Kepri akan menjadikan Kepri sebagai Permata Biru Ekonomi di Gerbang Utara Indonesia, karena letak Kepri strategis dan sebagai Provinsi Kepulauan terbesar di Indonesia dengan jumlah pulau sebanyak 2508 Pulau.
“Kepri akan menjadi lumbung besar negara untuk menghasilkan devisa demi memakmurkan masyarakat,” kata Ansar.
Ansar menegaskan bahwa upaya pengelolaan kawasan kelautan dan perikanan perlu komitmen bersama. Dan kawasan konservasi laut di Kepri terhitung luas, sehingga setiap tindakan yang diambil perlu regulasi yang jelas. Saat ini kawasan konservasi laut di Kepri dari enam kawasan konservasi yang ditetapkan, dua di antaranya telah mendapatkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan.
“Di Kepulauan Anambas seluas 1,2 juta hektar yang pengelolanya langsung oleh pemerintah pusat, titik satu lagi ada di Kabupaten Bintan seluas 138.000 hektar. 4 wilayah konservasi lainnya sudah diusulkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan, sehingga saat ini kawasan konservasi di Kepri membentuk 10% dari total kawasan konservasi di Indonesia,” kata Ansar.
Ansar berharap forum ini dapat menjadi wadah bagi pemerintah dan para stakeholder dalam pemberdayaan kawasan konservasi untuk memberikan dukungan cara berkelanjutan.
“Jadikan forum ini wadah efektif untuk berkolaborasi bagaimana laut dapat menjadi andalan kita untuk mensejahterakan masyarakat,” pesannya.
Pada kesempatan itu, dilakukan penyerahan piagam penghargaan kepada instansi dan pelaku usaha, penyerahan bantuan usaha dan penyerahan uang jaminan dari BPJS Ketenagakerjaan kepada anggota keluarga nelayan yang mengalami musibah saat bekerja.
Mengawali kegiatan Lokakarya, menghadirkan narasumber Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kepri, Said Sudrajat bersama perwakilan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia (RI).
Turut hadir secara virtual, serta Ketua Komisi II DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin, dan Tim Percepatan Pembangunan Kepri.(Adv)
