beritakepri.id, TANJUNGPINANG — Pemerintah Provinsi Kepri telah melakukan rapat koordinasi persiapan pemilihan gubernur (pilgub) dan kepala daerah tahun 2020 di Gedung A, Pemprov Kepri, Pulau Dompak, Kamis (12/9).
Acara yang diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kepri itu dihadiri Plt Gubernur Kepri, Sekdaprov, KPU provinsi dan kabupaten/kota se-Kepri, Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota se-Kepri serta jajaran OPD kabupaten/kota se-Kepri.
Dalam acara tersebut telah dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Plt Gubernur Kepri Isdianto dengan KPU Provinsi Kepri untuk anggaran Pilgub Kepri dengan nilai Rp76,5 miliar.
“Sudah ada kesepahaman antara Pemprov dengan KPU Kepri bahwa apabila terdapat aturan maupun ketentuan terbaru dari pemerintah pusat terkait dengan pembiayaan Pilgub Kepri, maka akan kembali dilakukan pembahasan dan penyesuaian terhadap dana hibah daerah untuk pelaksanaan pilgub. Kesepahaman ini juga sudah tertuang dalam NPHD,” kata Komisioner KPU Kepri Priyo Handoko, Kamis (12/9).
Ia menjelaskan, perubahan bisa terjadi misalnya jika pemerintah pusat menetapkan kenaikan honor badan adhoc mulai PPK/PPS dan sekretariatnya, sampai KPPS yang bertugas di TPS termasuk anggaran santunan bagi badan adhoc.
“Ada istilah santunan badan adhoc. Santunan ini untuk mengantisipasi jika ada badan adhoc yang meninggal, mengalami cacat tetap, sakit sedang, dan sakit berat,” ungkapnya.
Untuk diketahui sekitar 59 persen anggaran pilgub ini merupakan honor badan adhoc. Honor badan adhoc se-Kepri dibiayai oleh provinsi sesuai kesepakatan cost sharing antara provinsi dengan kabupaten/kota.
“Ada 270 daerah yang akan menggelar pemilihan serentak pada 2020. Alhamdulillah, Kepri menjadi daerah pertama di Indonesia yang sukses menandatangani NPHD,” tutur Priyo.
KPU Kepri berharap semua elemen masyarakat bisa ikut menyukseskan pesta demokrasi di negeri segantang lada ini.
Kata Priyo, masing-masing kabupaten/kota yang menggelar pilkada juga mengajukan anggaran ke pemdanya.
“Prinsipnya ada sharing cost. Untuk honor KPPS di TPS, misalnya. Karena sudah dianggarkan provinsi. Maka, KPU kabupaten/kota tidak menganggarkannya lagi. Disinilah hakikat efisiensi dari pemilihan serentak,” katanya.(BK/R)
