beritakepri.id, TANJUNGPINANG —Sebagian masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir mengeluh akibat banyaknya pelantar yang rusak. Persoalan ini pun sudah disampaikan kepada anggota DPRD Kota Tanjungpinang, salah satunya kepada Reni.
Ia menuturkan, kondisi pelantar-pelantar di kawasan pemukian masyarakat khususnya di kawasan pesisir memang sudah banyak yang rusak.
Menurutnya itu wajar, karena sudah lama dibangun dan tentu perlu pemeliharaan serta perbaikan. Apalagi tak semua pelantar yang ada dari beton. Sebagian dari kayu. Tentu sudah lapuk.
Dituturkannya, tahun depan pihaknya mengusulkan kepada pemerintah agar membuat Detailed Engineering Design (DED) Pelantar di Tanjungpinang. Sehingga pembangunannya terkonsep dengan baik.
Begitu juga dengan anggaran pemeliharaan dan perbaikan bisa dialokasikan pemerintah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait secara kontiniu setiap tahun.
Sehingga bila ada pelantar yang rusak bisa segera disikapi dan diperbaiki. Kondisi saat ini, banyak pelantar yang belum diperbaiki karena tidak ada anggarannya.
Terkait jenis pekerjaannya, menurutnya bisa seperti swakelola perbaikan jalan raya yang rusak. Begitu juga dengan pelantar yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Hal ini dinilai penting, ketika urgen atau darurat bisa segera diperbaiki.
Ia menambahkan, banyak pelantar-pelantar sudah lama dan dibangun secara swadaya oleh masyarakat. Kini kebanyakan sudah rusak dan butuh perhatian pemerintah.
Serta menyarankan pemerintah bisa menginventaris pelantar-pelantar yang butuh perbaikan. Bila kemampuan APBD Kota Tanjungpinang terbatas, maka diusulkan untuk dibantu melalui APBN maupun APBD Provinsi Kepri.
Tapi sebaiknya, didata dulu semua pelantar yang ada di kawasan pesisir di seluruh Tanjungpinang. Dari data itu bisa diketahui berapa pelantar yang masih bagus, berapa yang butuh perbaikan dan berapa pelantar yang harus diganti total.
Dari data inilah akan diketahui berapa anggaran untuk membuat DED-nya. Sehingga setiap tahun ada pelantar yang diperbaiki dan ada yang dibangun baru.
Dengan demikian, keterbatasan anggaran pemerintah bisa diatasi dengan cara membangun pelantar yang paling urgent. Jika tidak demikian, maka beberapa tahun ke depan bisa jadi pelantar yang rusak parah menumpuk dan membebani pemerintah. (adv)
