beritakepri.id, TANJUNGPINANG — Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau H.TS. Arif Fadillah mengatakan bahwa menjelang bulan Ramadhan yang akan tiba pada bulan Mei 2019 ini, dapat dipastikan akan berpotensi terhadap kenaikan permintaan barang kebutuhan pokok yang tentutnya akan memicu terjadinya inflasi, oleh karena itu perlu dilakukan langkah antisipasi.
“Sejumlah langkah dalam upaya menjaga tingkat inflasi yang rendah dan stabil perlu digagas oleh TPID di berbagai daerah,” ujar Arif saat memimpin Rapat Hight Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Selasa (23/4).
Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menjaga kestabilan harga menjelang Ramadhan ini menurut Arif diantaranya adalah menjaga ketersediaan pasokan kebutuhan masyarakat.
“Pasokan barang ini harus dijaga, karena kalau barang yang tersedia terbatas sedangkan permintaan tinggi maka bisa menyebabkan harga kebutuhan tersebut akan naik,” jelasnya.
Arif mengatakan jika pasokan barang stabil maka kita juga tentunya berharap harga juga tidak akan naik. Selain menjaga pasokan barang tentunya harus dijaga juga adalah kelancaran distribusi barang dari distributor hingga sampai ke konsumen.
“Kita ini Provinsi Kepulauan dengan lebih banyak wilayah laut. Terutama di Natuna dan Anambas tentunya harus menjadi perhatian bersama agar ketersediaan dan kelancaran distribusi barang tidak terlambat sehingga tidak terjadi gejolak harga yang bisa memicu terjadinya inflasi,” Urai Arif.
Selain itu Arif juga berharap semua tim TPID Kabupaten/Kota untuk lebih intens lagi melakukan operasi pasar serta lebih sering mengadakan pasar murah yang ditujukan masyarakat luas demi menekan harga komoditas yang mengalami kenaikan.
“Ramadhan nanti tentunya permintaan akan ayam, telur, sayur, daging, beras dan kebutuhan pokok lainnya mengalami peningkatan. Permintaan tinggi tentunya memicu harga ikut naik. Oleh karena itu pemerintah harus hadir ditengah masyarakat dengan mengadakan pasar murah, yang merupakan salah satu strategi menekan harga agar masih bisa terjangkau oleh masyarakat,” jelas Arif.
Lebih lanjut Arif menjelaskan salah satu komponen yang turut menyumbangkan naiknya inflasi pada setiap daerah adalah naiknya harga tiket pesawat pada menjelang akhir ramadhan dan awal lebaran.
“Harga tiket ini adalah permasalahan dari dulu, dimana kita sebagai pemerintah daerah tidak bisa mengendalikan lebih jauh karena sudah merupakan wewenang pusat. Namun daerah tetap berusaha menyurati maskapai yang melayani wilayah kepri agar menetapkan harga sesuai dengan batas maksimum yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan,” Jelas Arif.
Sementara itu Kepala BPS Provinsi Kepri Zulkilfi dalam laporannya menjelaskan bahwa pada awal tahun 2019, bulan Januari hingga Maret inflasi bisa dikendalikan bahkan cenderung terjadi deflasi namun kita tetap harus tetap bekerja keras mengendalikan inflasi di Kepri karena sudah dipastikan akan terjadi kenaikan harga dan inflasi pada bulan Mei dan Juni ini karena memasuki bulan Ramadhan dan Lebaran.
“Deflasi diawal ini biasanya sifatnya musiman. Biasa setelah deflasi akan terjadi inflasi yang cukup signifikan. Dari data sementara, April dan Mei ini beberapa bahan makanan telah menunjukan gejala kenaikan yang signifikan, begitu juga emas, mobil dan motor juga ikut naik sehingga pada triwulan pertama ini inflasi yang terjadi di Batam sebesar 0.33% dan Tanjungpinang 0.22%. Secara keseluruhan di Kepri pada awal tahun ini, dapat disimpulkan inflasi masih sangat rendah dan relatif masih bisa dikendalikan” Ujarnya.
Dalam pada itu Kepala Perwakilan BI Kepri Fadjar Majardi pada kesempatan ini menawarkan sebuah solusi jangka panjang dalam hal mengatasi inflasi dan kenaikan harga barang pokok di masyarakat dengan melibatkan BUMD.
Sistem efisiensi rantai dagang pangan strategis yang ditawarkan ini akan menempatkan BUMD menjadi pemain utama dalam perdagangan kebutuhan pokok yang dibutuhkan masyarakat.
Jika pada rantai dagang konvensional jalur distribusinya dimulai dari petani, diserahkan ke pengepul, ditampung di pedagang besar, ke pedagang hilir, didistribusikan ke pedagang eceran hingga ke konsumen maka pada sistem ini, BUMD akan hadir dan memotong semua rantai perjalanan barang tersebut. Jadi barang dari petani langsung dibeli oleh BUMD dan pendistribusiannya langsung ke konsumen.
“Ini tentunya lebih murah karena memotong rantai distribusi yang panjang. Petani juga diuntungkan karena akan dibeli sedikit lebih tinggi dari harga biasa serta konsumen akan mendapatkan harga yang lebih murah. Kehadiran BUMD pada sistem ini pastinya tidak akan mematikan pedagang yang telah ada karena komiditas yang dijual adalah komoditas yang strategis, dimana pemerintah hadir di pasar untuk menjaga kestabilan harga,” jelasnya.(BK/R)
