beritakepri.id, TANJUNGPINANG — Plt Gubernur Kepri H Isdianto menghadiri sekaligus membuka High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se Provinsi Kepri bertempat di Rupatama lantai4 kantor Gubernur, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Selasa (19/11).
Isdianto menekankan sejumlah arahan guna menekan inflasi jelang perayaan Natal dan tahun baru. Dia ingin agar masyarakat dapat terlayani dengan baik dan maksimal, tercukupi kebutuhannya dengan ketersediaan barang yang cukup dan harga terjangkau.
“Kami berharap semua stakeholder yang ada dapat serius menangani laju Inflasi ini, agar masyarakat merasa tenang dan tidak merasakan dampak yang tidak dinginkan,” kata Isdianto.
Keberhasilan TPID, lanjut Isdianto adalah merupakan keberhasilan semua dalam rangka memberikan rasa nyaman kepada masyarakat.
Secara umum, beberapa arahan disampaikan Isdianto, antara lain kepada TPID se Kepri: Menjaga stok barang kebutuhan pokok menjelang musim utara; Mewaspadai kenaikan harga barang kebutuhan pokok akibat adanya rencana kenaikan adimisntrated price tahun 2020 meliputi tarif subsidi listrik 900 VA, iuran BPJS Kesehatan dan tarif cukai rokok,; Memakasimalkan peran BUMD aneka usaha; Menyusun neraca bahan makanan (NBM) untuk mengetahui kebutuhan dan ketersediaan; Mengembangkan sentra pertanian, perternakan dan perikanan seusai dengan potensi daerah masing-masing.
Kemudian, kepada Disperindag se Provinsi Kepri agar memantau harga harian secara intensif terhadap barang dan kebutuhan pokok, Barang yang ditetapkan sebagai harga eceran tertinggi, Barang dengan acuan penjualan konsumen dan Menjalankan pasar murah. Lalu terus memantau jumlah stok barang kebutuhan pokok baik yang dimiliki pedagang maupun di gedung distributor, serta terus memantau agar para pelaku usaha tidak menaikan harga secara tidak wajar dan menimbun barang.
Kepada Dishub se Provinsi Kepri, agar ikut menjaga kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok, Memprioritaskan bongkar muat barang kebutuhan pokok di pelabuhan, Memastikan kesiapan moda angkutan dan kelancaran distribusi orang dan barang serta kelancaran transportasi udara maupun laut khususnya Natuna dan Anambas.
Terakhir, dalam rangka mengelola Inflasi ini, kepada jajaran kabupaten dan kota harus selalu menyampaiakan melalui media cetak dan elektronik tentang perkembangan stok barang.
Senada dengan Plt Gubernur, dalam kesempatan itu Sekdaprov Kepri, H TS Arif Fadillah mengatakan lajunya inflasi harus terus menjadi perhatian khusus terlebih menjelang akhir tahun ini.
Selain itu lanjut Arif beberapa hal yang penting dilakukan dalam rangka menekan laju inflasi, salah satunya dengan memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat agar kegiatan-kegiatan yang dilakukan dapat terarah.
Kemudian, Kepala BPS Provinsi Kepri Zulkipli menyampaikan perkembangan Inflasi di Kepri tahun 2019, secara kumulatif per Januari sampai Oktober Inflasi Kepri hanya 0,78 persen dan angka itu dibawah Inflasi Nasional sebesar 2,2 persen.
“Hasil ini menjadi sebuah prestasi, namun kita tidak boleh lengah di 2 bulan tersisa 2019 ini, karna pelajaran di tahun 2018 lalu di 2 bulan tersisa Inflasi kita sebesar 3,47 persen di atas batas nasional,” katanya.
Zulkipli melanjutkan, persentase di atas disebabkan oleh beberapa hal antara lain peran Kota Batam yang inflasinya hanya 0,69 persen. Selain itu turunnya transportasi, komunikasi dan jasa keuangan rasio bahan makanan/kebutuhan pokok yang menyumbang inflasi sebesar 0,43 persen.
“Perhatian kita di bulan November ini sejumlah kebutuhan pokok cenderung naik, ini yang harus kita pantau,” lanjutnya.
Lalu, Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Kepri Fadjar Majardi menyampaikan kondisi pertumbuhan ekonomi di Kepri, yang mana dari data yang dirangkum Kepri bersama Aceh dan Sumbar, ketiganya berada di 3 besar untuk wilayah Sumatera dengan 4,89 persen angka untuk Kepri.(BK/R)
