beritakepri.id, BINTAN — Melalui video conference, Bupati Bintan, Apri Sujadi bersama Wakil Bupati Bintan, Dalmasri Syam menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2019, Senin (20/4) dalam rapat paripurna DPRD Bintan.
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Bintan, Nesar Ahmad didampingi Wakil Ketua Agus Hartanto dan dihadiri anggota dewan, di ruang rapat paripurna Kantor DPRD Bintan, Bintan Buyu. Sementara, Apri-Dalmasri berada di ruang media centre Kantor Bapelitbang. Dihadiri Sekda Adi Prihantara, Plt Kepala Bapelitbang Mohd. Setioso, Kepala DPKAD Yandrisyah dan sejumlah kepala OPD.
Dalam LKPj tahun anggaran 2019 ini, Apri-Dalmasri menyampaikan pelaksanaan program dan kegiatan setiap urusan pemerintahan, kebijakan strategis kepala daerah, dan tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun sebelumnya. Bupati juga memaparkan kondisi makro daerah, ringkasan APBD dan penyelenggaraan urusan pemerintahan.
Apri Sujadi menjelaskan, penyampaian LKPJ tahun 2019, merupakan rangkaian awal dari pelaporan kinerja pengelolaan APBD tahun 2019, nantinya akan ada tindak lanjut dengan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan APBD tahun 2019.
Menurutnya, paripurna dengan metode video conference ini merupakan tindak lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, yang menyampaikan agar LPKj kepala daerah tetap dilaksanakan dengan meniadakan banyak orang. Yang hadir ketika itu di Kantor Bapelitbang hanya beberapa pejabat saja. Semuanya diperiksa suhu badan. Kemudian mencuci tangan dengan sabun.
Berdasarkan LKPj tahun 2019, pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp1,25 triliun, dapat direalisasikan Rp1,32 triliun lebih atau sebesar 105,57 persen. Capaian pendapatan daerah tahun 2019 melebihi target dari yang ditetapkan, mencapai Rp69,69 miliar.
Sedangkan belanja daerah, terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja daerah pada tahun 2019 dianggarkan melebihi Rp1,46 triliun, direalisasikan melebihi Rp1,32 triliun, atau mencapai sebesar 90,67 persen.
Dari jumlah itu, belanja tidak langsung dialokasikan Rp656,57 miliar lebih, dengan realisasi mencapai Rp603,20 miliar atau 91,87 persen. Sementara, belanja langsung dialokasikan Rp807,58 miliar lebih, direalisasikan Rp724,34 miliar lebih atau mencapai 89,69 persen.
Selanjutnya, LKPj ini akan dibahas dewan. Kemudian, untuk laporan keuangan APBD, disampaikan setelah ada hasil audit BPK. (BK/R)
