beritakepri.id, TANJUNGPINANG — Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau H.TS. Arif Fadillah mengatakan dampak dari pembangunan DAK Fisik dan dana desa diharapkan mampu menggerakan iklim investasi, industri dan perdagangan serta peningkatan kualitas SDM. Karena itu, harus segera digerakkan.
“Saya berharap dana DAK Fisik dan Dana Desa jangan berlama-lama parkir atau mandeg di Kas Daerah, sebaiknya sesegera mungkin harus segera direalisasikan untuk kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat Desa dan sebagai penggerak roda perekonomian,” Ujar Arif saat memberikan sambutan pada acara Rapat Koordinasi DAK Fisik dan Dana Desa Tahun 2019, di Hotel CK Tanjungpinang, Kamis (31/01).
Arif menjelaskan DAK Fisik dan Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah Pusat untuk Daerah dalam rangka mendanai pelaksanaan pembangunan daerah. Alokasi dana dari Pemerintah pusat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Oleh karena itu menuntut kesiapan seluruh pemangku kepentingan khususnya jajaran Pemda dan Desa dalam melaksanakan program kegiatan guna kesejahteraan masyarakat dan pembangunan perekonomian Kepulauan Riau.
“DAK Fisik dan Dana Desa ini harus benar-benar dimanfaatkan secara maksimal oleh kita. Ini dananya sudah ada dari Pemerintah Pusat, sekarang bagaimana caranya agar dana ini segera dicairkan, dibelanjakan, dan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat kepri secara keseluruhan,” jelas Arif.
Pada kesempatan ini Arif mengucapkan terimakasih kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepri yang telah menyelenggarakan Rakor ini sebagai upaya konsolidasi dan koordinasi awal terhadap pelaksanaan DAK Fisik dan Dana Desa Tahun 2019 dan sekaligus memberikan apresiasi kepada Kabupaten/Kota atas capaian kinerja dari sisi penyaluran di Tahun 2018. Kiranya hal ini dapat menjadi pendorong bagi pemda untuk berkinerja lebih baik lagi di Tahun 2019.
“Harapan saya melalui penyelenggaraan Rakor ini, semoga pelaksanaan DAK Fisik dan Dana Desa di lingkup Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 menjadi lebih baik, berkualitas, transparan dan akuntabel untuk masyarakat dan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau,” tutup Arif.
Sementar itu Plt. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepri Heru Pudyo Nugroho dalam sambutannya mengatakan Tahun 2019 ini merupakan tahun ke III penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui kantor KPPN seluruh Indonesia. Pada tahun 2018 dirinya mengakui banyak kendala yang belum terantisipasi dengan baik karena adanya perubahan beberapa kebijakan dalam rangka penyempuraan.
“Dengan adanya Rakor diawal tahun ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan DAK Fisik dan Dana Desa Tahun 2019 dengan dapat mengantisipasi dan menyempurnakan kendala dan hambatan pada Tahun 2018 yang lalu,” harapnya.
Lebih lanjut Heru mengatakan berdasarkan laporan yang diterimanya bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendapatkan apresiasi sebagai penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Terbaik 2018 Se-Indonesia dari Kementerian Keuangan RI.
“Penghargaan yang kita dapatkan ini tidak lepas dari koordinasi dan sinergi yang baik serta intens dengan semua stakeholder yang terkait,” ucap Heru.
Dalam agenda rakor ini juga dilakukan penyerahan penghargaan kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Terbaik 2018 dari Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepri. Adapun untuk Penyaluran DAK Fisik terbaik diperoleh oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Peringkat ke II diterima oleh Pemkab Natuna, dan Peringkat III didapatkan Pemkab Lingga.
Sementara itu penghargaan kinerja penyaluran Dana Desa Terbaik 2018, untuk peringkat I diraih oleh Pemkab Natuna, diikuti Pemkab Bintan pada Peringkat ke II, dan Pemkab Karimun pada Peringkat ke III. (BK/R)
