beritakepri.id, PEKANBARU – Pelaksana Tugas Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan bahwa proses relokasi masyarakat di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) akan dilakukan secara matang, terencana, serta tetap mengedepankan perlindungan hak-hak warga.
Hal tersebut disampaikannya saat menerima perwakilan aliansi mahasiswa bersama masyarakat Pelalawan yang menggelar aksi di Kantor Gubernur Riau, Senin (13/4/2026). Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Melati itu menjadi forum dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat.
SF Hariyanto menyebutkan bahwa berbagai aspirasi yang disampaikan dalam dialog tersebut telah diterima dan akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut oleh pemerintah daerah.
“Kami menerima semua masukan yang disampaikan, dan akan kami diskusikan untuk mencari solusi terbaik,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Riau telah mengambil langkah awal dengan mengajukan usulan penyediaan lahan pengganti kepada pemerintah pusat sebagai bagian dari solusi relokasi yang komprehensif.
Berdasarkan data Pemprov Riau, sekitar 10.600 hektare lahan di kawasan TNTN saat ini dihuni oleh 3.916 kepala keluarga. Dari jumlah tersebut, relokasi yang telah terealisasi baru mencakup 633 hektare atau sekitar 227 kepala keluarga.
Artinya, masih dibutuhkan sekitar 9.966 hektare lahan pengganti yang telah dipetakan, namun realisasinya memerlukan dukungan kebijakan dari pemerintah pusat. Meski demikian, Pemprov Riau menyatakan komitmennya untuk terus mengawal proses tersebut hingga tuntas.
“Kami sudah menyampaikan usulan lahan pengganti ke pemerintah pusat dan terus berkoordinasi,” jelasnya.
SF Hariyanto juga mengapresiasi peran aktif masyarakat dalam mendukung proses relokasi, termasuk warga yang telah menyerahkan sertifikat sebagai bentuk itikad baik.
Ia memastikan bahwa selama proses relokasi belum sepenuhnya berjalan, masyarakat tetap dapat menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa gangguan.
“Selama belum direlokasi, masyarakat tetap bisa beraktivitas seperti biasa, termasuk melakukan panen,” tegasnya.
Dukungan terhadap pendekatan dialogis ini juga disampaikan Anggota Komisi III DPR RI, Siti Aisyah, yang menilai komunikasi antara pemerintah dan masyarakat telah mengarah pada kesepahaman bersama.
Menurutnya, baik pemerintah maupun masyarakat pada prinsipnya telah menunjukkan kesiapan untuk menyelesaikan persoalan relokasi secara damai.
Sementara itu, perwakilan masyarakat TNTN, Wendri, mengapresiasi keterbukaan pemerintah dalam membangun komunikasi. Ia berharap proses penyelesaian konflik dapat terus dikawal secara transparan, termasuk melalui dialog langsung dengan pemerintah pusat.
Dengan pendekatan kolaboratif yang terus dibangun, Pemerintah Provinsi Riau optimistis penyelesaian persoalan di kawasan TNTN dapat berjalan bertahap, berkelanjutan, serta mampu menjaga keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.***
Penulis : Yusfreyendi
Editor : Fatih Muftih
