beritakepri.id, ANAMBAS — Peristiwa tidak patut yang dialami tokoh pejuang pembentukan Provinsi Kepri, Huzrin Hood saat menghadiri pelantikan anggota DPRD Kepri periode 2019-2024 berbuntut panjang. Sejumlah elemen masyarakat dari berbagai unsur mengaku geram dan berpendapat tidak semestinya DPRD menempatkan Huzrin pada bagian belakang. Selain dianggap pelecehan, lembaga terhormat tersebut juga diminta mencopot pejabat di Setwan DPRD Kepri atas keteledoran tersebut.
Adalah Fadilah Hasan, warga Anambas yang juga salah seorang tokoh Badan Perjuangan Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas (BP2KKA). Kepada media ini, Kamis (12/9) dia menilai kejadian itu tak seharusnya terjadi. Sebab bukan baru kali ini digelarnya acara-acara besar di gedung DPRD tersebut.
“Kenapa saat pelantikan anggota DPRD Kepri periode 2019-2024 ini ada perlakuan tak layak kepada tokoh perjuangan pembentukan Provinsi Kepri, Huzrin Hood. Rasanya tak masuk diakal kalau itu kesalahan tanpa disengaja. Atau jangan-jangan ada pesanan tertentu mempermalukan Huzrin Hood atau, ah, terlalu banyak dugaan-dugaan yang bisa timbul atas peristiwa itu,” geram Fadil.
Fadil bersama beberapa rekannya di Anambas tak bisa memaafkan insiden ini. Baginya itu adalah fatal dan sama saja tak menghargai sejarah terbentuknya Provinsi Kepri. Bagi mereka, Huzrin adalah simbol penting, sejarah yang tak terpisahkan dari lahir dan terbentuknya Provinsi Kepri.
Berdasarkan hal itu, Fadil meminta kepada Plt Gubernur Kepulauan Riau, Isdianto mencari tau kebenaran insiden tersebut dan segera mencopot pejabat yang bertanggungjawab.
“Bukan apa-apa, mereka yang duduk pada jabatan strategis di pemerintahan kini harus paham dan tau sejarah terbentuknya Provinsi Kepri beserta siapa-siapa saja tokoh yang berjuang untuk itu agar tak semena-mena. Karena mereka telah lancang terhadap tokoh perjuangan pembentukan Provinsi Kepri, kami minta Plt Gubernur Kepri mencopot mereka. Biar jadi pelajaran bagi yang lain bahwa sejarah haruslah dihormati,” ujarnya.
Kekecewaan Fadil ini tak akan berhenti sekiranya pejabat yang bersangkutan di Setwan DPRD Kepri tidak dicopot atau tidak dapat sanksi tegas dari Plt Gubernur Kepri.
“Apabila Pak Gubernur tidak menggubris peristiwa yang memalukan ini, saya akan demo di kantor Gubernur di Tanjungpinang,” tegasnya.
Selain Fadil dari Anambas, reaksi atas peristiwa ini juga datang dari salah satu tokoh perjuangan pembentukan Provinsi Kepri, Idris Zaini. Dia mengatakan, rasanya sulit mempercayai sebuah berita yang menyatakan Huzrin Hood, pejuang sentral berdirinya Provinsi Kepri, dipindahkan tempat duduknya di acara pelantikan anggota DPRD Provinsi Kepri yang diperjuangkannya.
“Luar biasa. Huzrin Hood yang berjuang dengan ide, pikiran, tenaga, waktu, harta dan fasilitas saja dibegitukan. Pelecehan ini rasanya sulit diterima,” kesalnya.
Terkait insiden ini, rekan-rekan dari Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepri juga akan mendatangi kantor DPRD Kepri di Pulau Dompak. Kehadiran mereka untuk mempertanyakan kejadian memalukan ini. Rencananya Senin, (15/9/2019), mereka akan mendatangi kantor DPRD Kepri.(BK/R)
