Beranda Berita Utama Ansar Pimpin Ratas Terkait Usulan Perubahan Fungsi Hutan di kawasan Karimun

Ansar Pimpin Ratas Terkait Usulan Perubahan Fungsi Hutan di kawasan Karimun

0
Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan Bupati Karimun Aunur Rofiq saat rapat terbatas membahas rencana usulan pelepasan hutan lindung di wilyah Karimun, Rabu (13/10/2021) di Gedung Daerah Kabupaten Karimun.F-Istimewa Humprohub Kepri

beritakepri.id, KARIMUN – Gubernur Kepulauan Riau H Ansar Ahmad memimpin rapat terbatas bersama Bupati dan Wakil Bupati Karimun, Rabu (13/10/2021) di Gedung Daerah Kabupaten Karimun membahas terkait Pola Ruang Kawasan Hutan di Kabupaten Karimun serta Perubahan Fungsi Kawasan Hutan di Kabupaten Karimun.

Bupati Karimun Aunur Rofiq dalam kesemlatan ini memaparkan bahwa  penetapan kawasan hutan lindung yang ada di Karimun telah diatur berdasarkan  Keputusan Menteri Kehutanan RI nomor 173/KPTS-II/1986, kemudian penetapan kawasan hutan tersebut kemudian berubah sejak ditetapkannya berdasarkan Kepmen LHK nomor: SK76/MenLHK-II/2015 pada tanggal 6 Maret 2015 menjadi 207.569 hektar.

Baca Juga :  Deutsche Post DHL Group Memproses Hampir 3.500 Ton Kargo Bantuan Bagi Korban di Sulawesi

Sementara saat ini rencana  pelepasan kawasan hutan di Kabupaten Karimun sebesar 235.109 hektar sesuai dengan Kepmen LHK nomor: 359/MENLHK/SETJEN/PLA.2/9/2020 pada tanggal 7 Januari 2020.

Sesuai dengan terbitnya keputusan Menteri LHK pada tahun 2020 tersebut maka dari usulan Pemerintah Kabupaten Karimun yakni seluas 3.860 hektar, dan masih terdapat 3.624.891 hektar tanah lagi yang perlu diusulkan untuk dilakukan pelepasan kembali.

Usulan pelepasan kawasan hutan ini dilakukan melalui mekanisme DPCLS oleh Gubernur Kepulauan Riau, seluas 2.040 hektar.

“Berdasarkan hal tersebut,  Pemerintah Kabupaten Karimun  mengusulkan kembali pelepasan kawasan hutan melalui  Program Tanah Objek Reforma Agraria seluas 1.585 hektar,” kata Aunur Rofiq.

Baca Juga :  Audiensi ke Dewan Pers, SMSI Bahas World Press Freedom Day dan Kampanye Pilkada Damai

Menurut Bupati Aunur Rofiq pada tahun 2015 telah dilakukan mekanisme Kehutanan tentang Perubahan Kawasan Hutan DPCLS di Kabupaten Karimun seluas 1.699,75 hektar. Dan  kemudian pada tahun 2018 ada perubahan lagi melalui program pemerintah Tanah Objek Reforma Agraria berdasarkan Perpres nomor 88 tahun 2018 telah dilepaskan kawasan hutan sebesar 3.860,00 hektar.

Atas usulan perubahan ini, Pemerintah Kabupaten Karimun berharap Gubernur mampu menjembatani ke pemerintah pusat terkait kondisi hutan lindung yang ada di Karimun serta membantu memberi penjelasan terkait rencana perubahan fungsinya ke Pemerintah pusat.

Baca Juga :  Apresiasi BEI Dalam Sinergi Dan Kolaborasi Pasar Modal Untuk Negeri

Menanggapi hal ini, Gubernur  akan segera membawa sejumlah usulan tentang perubahan fungsi kawasan hutan yang ada di Kabupaten Karimun ini ke pemerintah pusat. Begitu juga dengan usulan-usulan yang diajukan oleh kabupaten dan kota lainnya.

Rapat ini dihadiri oleh Bupati Karimun Aunur Rofiq, Wakil Bupati Anwar Hasyim, Plt. Sekda Kepri Ir. Lamidi dan sejumlah pejabat terkait lainnya.

“Usulan-usulan yang disampaikan Bupati ini akan segera kita bahas dengan Pemerintah Pusat. Nanti kita sampaikan secara bersamaan dengan beberapa usulan dari daerah lainnya,” kata Gubernur dalam kesempatan ini.(Chalima)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here