beritakepri.id, TANJUNGPINANG – Hari kedua pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, Walikota Tanjungpinang, Hj. Rahma S.IP melaksanakan Rapat Evaluasi terkait Pelaksanaan PPKM Darurat di Kota Tanjungpinang bersama Forkopimda, Koordinator Lapangan dan satgas covid-19, di Aula Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah, Kantor Walikota, Selasa (13/7).
Dalam arahannya, Rahma mengatakan bahwa ini merupakan evaluasi sejak dilaksanakannya PPKM darurat di Kota Tanjungpinang setelah 2 hari diberlakukan.
“Dari hasil evaluasi di lapangan telah berjalan kondusif. Masyarakat juga patuh akan aturan yang dibuat, karena ini demi kepentingan bersama. Hanya ada beberapa hal yang perlu dimaksimalkan terkait PPKM darurat yang dimulai sejak hari kemarin,” ungkapnya.
Rahma juga mengapresiasi kepada seluruh Forkopimda, TNI/Polri bersama seluruh jajaran Pemerintah Kota Tanjungpinang yang telah bertugas dalam pelaksanaan PPKM Darurat ini diberbagai titik.
“Terima kasih kepada TNI, Polri, dan satgas yang telah bertugas dengan maksimal untuk menjaga diseluruh titik penyekatan, sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat. semoga kepada yang bertugas selalu dalam keadaan sehat,” ujarnya.
Ditambahkannya, terkait masih ditemukan pelaku usaha non esensial yang belum menjalankan surat edaran walikota untuk menutup sementara tempat usahanya, Rahma mengimbau kepada Camat dan Lurah setempat untuk memberikan edukasi tentang Pelaksanaan PPKM Darurat ini.
“kerjasama dari Camat, Lurah bersama TNI Polri untuk terus memberikan edukasi dan pemahaman kepada pelaku usaha untuk sementara menutup toko atau warungnya, mengingatkan terkait jam operasional, dan untuk rumah makan diberi pemahaman untuk tidak makan ditempat atau dibawa pulang,” tambahnya.
Selain itu, pada lokasi penyekatan, Rahma juga meminta agar Dinas terkait dapat menyediakan Toilet Portable dan juga melakukan pengecekan administrasi masyarakat.
“Tambah fasilitas toilet portable di lokasi atau titik penyekatan, karena petugas kita selalu standby di lokasi secara bergantian dan saya juga harapkan agar masyarakat Bintan yang bekerja di Tanjungpinang atau sebaliknya dapat dilengkapi dengan surat tugas dari tempat bekerjanya, karena sebagai salah satu syarat untuk masuk atau keluar Tanjungpinang,” urainya.
Diakhir arahannya Rahma mengatakan kondisi ini memang sangat menyedihkan, karena tidak semua daerah yang termasuk dalam PPKM Darurat dan Tanjungpinang merupakan salah satunya.
“Tentu kondisi ini bukanlah yang kita harapkan, namun ini merupakan kondisi dan keadaan yang mengharuskan kita untuk saling bahu membahu, ini semata-mata untuk menyelamatkan masyarakat kita agar tidak terpapar Covid-19 dan menurunkan laju penyebaranya,” tutupnya.(BK/R)
