beritakepri.id, TANJUNGPINANG — Menjawab berbagai pemberitaan yang menunjukkan ketidakseriusan Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk melengkapi persyaratan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021, Walikota Tanjungpinang, Hj. Rahma, S.IP mengatakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah bekerja maksimal. Hal ini ditanggapinya Senin malam (30/11).
Menurut Rahma, jikalau ada persoalan teknis pembahasan, semua sudah di jelaskan oleh Ketua dan anggota TAPD Pemko Tanjungpinang yang secara teknis memahami aturan yang ada.
“Saya rasa ketua beserta anggota TAPD telah memahami aturan dan langkah-langkah secara teknis pembahasan, untuk itu saya yakin tim telah bekerja sesuai prosedur,” ungkapnya.
Selanjutnya, Rahma menegaskan secara kebijakan, dirinya sebagai Walikota sudah memberi arahan kepada TAPD agar sesuai ketentuan, dan semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Tanjungpinang.
“Saya selaku kepala daerah dalam hal ini telah memberikan arahan kepada TAPD untuk semaksimal mungkin menyusun anggaran sebagaimana yang telah diprogramkan berdasarkan RPJMD 2018-2023, karena itulah saya meyakini rekan-rekan dari TAPD telah bekerja semaksimal mungkin,” lanjutnya.
Dalam proses pembahasan APBD, Rahma selaku Walikota, memiliki perpanjangan tangan yaitu TAPD yang diketuai langsung oleh Sekretaris Daerah. Demikian juga posisi Ketua DPRD, beliau sebagai Ketua Banggar DPRD. Tentunya proses pembahasan diantara Banggar dan TAPD, merupakan proses dinamis yang harus dihormati, dan harus berada dalam koridor peraturan perundangan.
“Ketua TAPD kita adalah Pak Sekda, saya telah memberi arahan dan masukan agar terus bekerja maksimal sesuai aturan dan undang-undang yang berlaku, seyogyanya antara TAPD dan Banggar di DPRD telah melakukan harmonisasi dengan komunikasi yang baik dalam hal penyusunan anggaran, saya rasa hal itu telah dilakukan, jadi tidak ada istilah antara DPRD dan Pemko Tanjungpinang sedang dalam hubungan yang tidak harmonis atau tidak kompak,” jelas Rahma.
Menanggapi hal ini, Rahma berharap kedepannya antara DPRD dan Pemko Tanjungpinang terus kompak dan harmonis dalam upaya mensejahterakan masyarakat Kota Tanjungpinang.
“Antara eksekutif dan legislatif itu ibarat kakak dan adik, harus kompak dan harmonis, jangan sampai masyarakat yang menjadi korban, itulah yang harus kita tunjukkan kepada masyarakat karena kita menjalankan amanah rakyat maka dari iti kepentingan masyarakat harus jadi prioritas utama,” tutup Rahma.(BK/R)
