Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kepri, Sirajudin Nur.

beritakepri.id, TANJUNGPINANG — Komisi IV DPRD Kepri mendukung upaya Pemerintah Provinsi Kepri membuat kebijakan Jaring Pengaman Sosial dan Sistem Perlindungan Sosial dalam mengatasi dampak pandemi Covid-19 di Kepulauan Riau. Dalam melaksanakan upaya tersebut, Pemerintah Provinsi Kepri diminta menerapkan prinsip-prinsip berkeadilan, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian diungkapkan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kepri, Sirajudin Nur. Politisi PKB ini juga menyampaikan beberapa kesimpulan rapat kerja Komisi IV DPRD Kepri dengan Dinas Sosial Kepri pekan lalu.

“Pemerintah Provinsi Kepri agar segera menyusun aturan pelaksanaan, syarat dan ketentuan pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial dalam mengatasi dampak krisis ekonomi yang terjadi melalui Keputusan Gubernur tentang pemberian bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat. Keputusan Gubernur tersebut sekurang-kurangnya memuat tentang mekanisme pemberian bantuan, penetapan kelompok sasaran penerima bantuan dan pertanggungjawaban,” ujarnya.

Baca Juga :  Pemerintah Anambas, Serius Perbaiki Jaringan Telekomunikasi

Komisi IV DPRD Kepri juga merekomendasikan pola bantuan sosial bagi masyarakat miskin terdampak melalui pola Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp300.000 – Rp500.000 per bulan selama dua bulan. Pola bantuan BLT ini dianggap paling minim resiko, baik dari sisi waktu pelaksanaan maupun efisiensi penggunaan anggaran.

“BLT diprioritaskan untuk masyarakat yang tidak berpenghasilan tetap dan tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari,” katanya.

BLT yang bersumber dari APBD hanya dikhususkan bagi masyarakat miskin yang belum menerima bantuan dari Jaring Pengaman Sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat. Hal tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri No.119/2813/SJ dan No. 177/KMK.07/2020.

Baca Juga :  Sultan Bintan H Huzrin Hood Dukung Alias Wello - Dalmasri

BLT sebagaimana dimaksud, berbentuk wessel pos yang dikeluarkan oleh PT. Pos Indonesia dan didistribusikan melalui jasa PT. Pos Indonesia dan atau jasa pihak ketiga lainnya. Untuk pendataan calon penerima bantuan BLT bersumber dari registrasi tingkat RT/RW dan registrasi mandiri, terhadap kelompok masyarakat miskin yang belum terdata dan kelompok rentan miskin lainnya.

Dinas Sosial melakukan verifikasi data kepada calon penerima BLT yang sudah didata. Data calon penerima yang diregistrasi melalui RT/RW dan registrasi mandiri sekurang-kurangnya melampirkan surat pernyataan dan surat keterangan dari RT/RW setempat.

Baca Juga :  405 Ribu Paket Sembako Yang Dijanjikan Isdianto Mulai Didistribusi

“Dinas Sosial Kepri bertanggungjawab terhadap pelaksanaan bantuan BLT diantaranya melaksanakan verifikasi dan validasi data pemohon BLT. Dan bertanggungjawab dalam pendistribusian bantuan,” tegas Sira.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Sosial dapat dibantu oleh tenaga pendamping sosial atau sebutan lainnya.(BK/R)

Memuat...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here