Foto Rapat Penyerahan WTP oleh Menkeu RI melalui Dirjen Pembendaharaan Provinsi Kepri kepada Pemkab Anambas (ft.DS)
beritakepri.id, ANAMBAS – Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Kantor Wilayah (korwil) Dirjen Pembendaharaan Provinsi Kepri menyerahkan piagam Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas di Aula Rapat Kantor PTSP jalan imam bonjol Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan. Selasa,(15/10/2019)
Kegiatan tersebut dipimpin oleh Wakil Bupati Kepulauan Anambas Wan Zuhendra dan dihadiri, Imran (DPRD KKA), Teguh Dwi Nugrogo (Perwakilan Kanwil Dirjen Pembendaharaan Prov. Kepri), Yunizar (Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan PTSP KKA), Jefrizal (Kadis Kominfo KKA), Ardan Ama (Camat Siantan), serta diikuti OPD KKA.
Dalam sambutannya Teguh Dwi Nugrogo sebagai Perwakilan Kanwil Dirjen Pembendaharaan Provinsi Kepri, mengatakan, Terimakasih kepada seluruh kepala OPD Kabupaten Kepulauan Anambas yang telah hadir dalam kegiatan pemberian WTP dari Menkeu kepada Pemda Kabupaten Kepulauan Anambas.
Foto Rapat Di Aula Kantor PTSP jalan Imam Bonjol Kelurahan Tarempa
“Penghargaan ini, dari ibu menteri keuangan yang tahun sebelumnya setiap kepala daerah di panggil ke pusat, akan tetapi dikarenakan menjelang pelantikan Presiden kami dari Kanwil Provinsi Kepri memberikan langsung kepada Pemda yang mendapatkan WTP”. ucapnya
Dikatakannya juga, Terimakasih kepada Pemda Kabupaten Kepulauan Anambas yang telah menerima dan melayani kami di Pulau Anambas yang sangat menawan ini. ungkap Teguh Dwi Nugrogo dalam kata sambutannya.
lanjut dia, Pencampaian opini wajar tanpa pengecualian pemda Kabupaten Kepulauan Anambas tidak jauh dari efektifitas penyusunan keuangan dan kendali kerja selama ini. (red)
dia menjelaskan lagi, Opini wajar tanpa pengecualian laporan keuangan memiliki beberapa syarat antara lain :
Sesuai peraturan perundang-undangan, Memiliki efektifitas pengendalian penyusunan laporan keuangan, Penyajian laporan harus sesuai kondusifitas daerah. terang dia
Dwi juga menyampaikan pesan dari Ibu Menteri Keuangan RI, yaitu : Penyusunan laporan keuangan yang baik di harapkan memberikan feedback kedepan yang lebih baik terhadap pembangunan daerah; Penyusunan keuangan juga sebagai evaluasi penggunaan anggaran yang ada di satker pemda Kabupaten Kepulauan Anambas; Diharapkan kedepannya pemda Kabupaten Kepulauan Anambas lebih mengoptimalkan teknologi informasi karna pemerintah pusat kedepannya akan membuat program pelaporan keuangan berupa SPAN; Ada beberapa manfaat data lkpk di ambil yaitu sebagai pembantu penyususan laporan, sebagai alat evaluasi fiskal kebijakan pemerintah daerah; Diharapkan penyaluran dana desa Pemda Kabupaten Kepulauan Anambas mendapatkan reward dengan sistem pencairan 3 tahap sekaligus.
Sementara itu, dalam kata sambutan Wan Zuhendra selaku Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas mengatakan, Selamat datang kepada kanwil Provinsi Kepulauan Riau dan seluruh kepala OPD yang ada di Pemda Kabupaten Kepulauan Anambas dalam kegiatan pemberian penghargaan WTP dari Menkeu RI kepada Pemda Kabupaten Kepulauan Anambas.
“Penyusunan laporan keuangan memiliki sistem yaitu control kendali keuangan setian satker kerja yang ada di pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Anambas”. Berkat semua, kerja sama antara satker yang ada sehingga membuat pemda dapat menyusun LKPD dan mendapatkan penghargaan WTP”. ungkapnya
Dengan capaian ini kami sangat mengapresiasi kepada satuan kerja yang ada di Pemda Kabupaten kepulauan Anambas, semoga diharapkan kedepannya pemda Kabupaten Kepulauan Anambas dapat komitmen mempertahankan penghargaan WTP tersebut dan menyelenggarakan laporam keuangan dengan bersih dan transparan. jelas wakil Bupati Kepulauan Anambas dalam rapat itu. (red)
Redaktur Pelaksana Anambas).
(BK/Lionardo)
