beritakepri.id, BATAM – Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Kota Batam, Mahayuddin, mengapresiasi DPRD Kepri menyampaikan surat kepada Presiden RI. Namun sangat disayangkan beberapa isi Surat yang ditandatangani Jumaga Nadeak itu tidak mewakili kepentingan masyarakat Batam dan Kepri.
Sebelumnya, Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak bersurat kepada Presiden RI, tertanggal, 22 April 2021, nomor 130/160/IV/2021, Perihal Percepatan Integritas Batam, Bintan, Karimu dan Tanjungpinang, yang memuat enam pernyataan.
Menurut Yudi, di tengah Pandemi Covid, seharusnya Jumaga Nadeak yang terhormat melakukan berbagai upaya pencegahan penularan covid-19 dengan membuat terobosan kebijakan di DPRD Kepri, termasuk bersurat ke Presiden untuk lex specialis penanganan virus menular di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) terutama di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (PBPB) Batam, Bintan, Karimun (BBK) karena Kepri sebagai garda terdepan Indonesia di mata dunia.
“Bukan mempersoalkan Walikota exoffico Kepala BP Batam dan menyikapi pelaksanaan PP 41/2021. Sekarang lagi pandemi Covid-19, apa yang bisa dilakukan? semua aktivitas dibatasi termasuk kegiatan usaha. Alhamdulilah, kita bersyukur dengan Ex-Officio, penanganan covid di Batam lebih terukur,” jelas penggiat Keterbukaan Informasi Publik di Kepri itu, saat ditanya pada Minggu (9/6/2021) di Batam.
Sambungnya, penyatuan dua Instansi Pemerintah Kota (Pemko) dan Badan Pengusahaan (BP) Batam berdampak positif terhadap pembangunan Batam. Dan hal itu amat terasa oleh masyarakat, dimana perizinan di dua instansi sudah berjalan memdekati kesempurnaan. Pembangunan Infrastruktur Jalan, Waduk dan Fasilitas sosial terus dikerjakan serta Ego sektoral antar dua instansi pun tidak ada lagi.
“Karena pemimpinnya sama jadi berkoordinasi dan membuat kebijakan lebih mudah sehingga para Investor dan pelaku usaha nyaman berinvestasi di Batam. Dan ini bukti pengaruh positif Ex-Officio,” tegas mantan Wartawan Tabloid Media Islam.
Sebaliknya, Ketua DPRD Kepri menyatakan Ex-Officio Kepala BP Batam, belum memberikan pengaruh positif bagi percepatan ekonomi dan investasi di kawasan dan penguatan organisasi BP Batam. Balas Yudi, itu pernyataan sangat keliru dan menyesatkan, karena Jumaga tidak berbicara berdasarkan data, cenderung subjektif dan penuh dengan motif politik.
Faktanya, di tengah wabah Covid-19, investasi di Batam terus naik dengan jumlah proyek tahun 2020 yang masuk jauh lebih besar, yakni 1.714 dibanding 2019 yang hanya 968 proyek. Meskipun nilai investasinya menurun 634.000 US$ berbanding 750.000 US$, tapi angka ini memperlihatkan kinerja yang positif di tengah covid-19.
“Dan pencapaian nilai Investasi tahun 2020, , jauh melampaui target yang ditetapkan. Ditargetkan sebesar Rp14,6 Triliun. Hasil
pencapaiannya Rp 22,3 Triliun. Ini kerja luar biasa di tengah krisis kesehatan karena covid,” ucapnya.
Terkait Kekhawatiran DPRD Kepri tentang pelimpahan 67 kewenangan perizinan dari pusat kepada BP Batam yang diatur dalam PP 41/2021, belum dapat terpenuhi dalam empat bulan. Menurut informasi yang diperoleh Yudi bahwa kajian terkait hal itu terus dilakukan oleh BP Batam dengan Pemko. Tapi harus dimengerti bahwa kerja take over kewenangan dari pusat ke daerah, tidak semudah membalikkan telapak tangan, apalagi semua itu tak terlepas dari pusat.
“Kendalanya buka ketidaksiapan internal BP Batam, tapi proses singkronisasi kebijakan Pusat dengan Daerah yang masih terus digalangkan beserta penguatan payung hukumnya,” tutup Yudi.(BK/R)
