beritakepri.id, TANJUNGPINANG — Sebagai sebuah organisasi pemerintah daerah yang bertupoksi mengurusi, melestarikan, dan memberdayakan kebudayaan di Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Kebudayaan dituntut adil dan tidak sebelah mata dalam menunaikan kerja-kerjanya.
Itu yang dinyatakan anggota Komite Tari Dewan Kesenian Kepri, Tohar Fahlevy. Dia menilai Disbud Kepri sering menutup sebelah mata pada kerja-kerja kebudayaan tradisi, sementara di sisi lain membuka mata selebar-lebarnya pada kerja-kerja kebudayaan yang lain.
“Saya tidak tahu, alasan mereka seperti itu kenapa, apakah karena memang tidak suka sama orangnya atau karena mereka tidak paham pada kerja-kerja kebudayaan itu bagaimana semestinya,” ucap Tohar, kemarin.
Tingkah semacam itu, sambung Tohar, sudah terjadi berulang kali. Dia mencontohkan tidak semua pegiat kebudayaan di Kepulauan Riau bisa mengakses ketersediaan anggaran partisipasi event yang memang dialokasikan secara khusus untuk mendukung kegiatan-kegiatan kebudayaan.
Tohar melanjutkan, sementara di sisi lain, ada seniman-seniman lain yang amat mudah mengakses dana partispasi event itu. Inilah yang menurutnya sebagai kerja kebudayaan sebelah mata.
“Baru-baru ini saya dengar ada undangan untuk empat pegiat sastra di Tanjungpinang menghadiri dialog kebudayaan bergengsi di Malaka, tetapi Disbud tak hendak membantu biaya keberangkatan mereka. Tapi, belum lama ini, mereka enteng saja memberangkatkan kelompok musik ke Malaka. Aneh, kan?” ujar Tohar.
Jika kerja-kerja sebelah mata ini terus berlanjut, menurut Tohar, ada baiknya dinas kebudayaan yang dahulu dibentuk sebagai tombak utama kerja kebudayaan di provinsi ini dibubarkan saja dan digabungkan kembali ke dinas pariwisata.
“Buat apa jadi ujung tombak kalau tumpul macam itu,” kata Tohar.
Sementara itu, terpisah, Husnizar Hood, yang pernah lama menjabat sebagai Ketua Dewan Kesenian Kepri dan kini sebagai pakar dewan kesenian, menilai apa yang diperbuat Disbud Kepri benar-benar telah melenceng dari visi awal pembentukannya.
“Kalau tahu sudah jadi malah macam ini, lebih baik dulu Disbud tidak usah dipisah dari Dispar,” kata Husnizar yang ketika pembentukan dinas kebdudayaan, ia masih aktif di komisi legislatif yang membidangi itu.
Pada event belum lama ini di Malaka, misalnya, Husnizar menilai ada banyak yang diberangkatkan tanpa jelas keterkaitan dan relevansinya.
“Saya lihat di medsos banyak ASN Disbud yang ke Malaka bergaya-gaya, ada pula staf ahli gubernur, mereka itu memangnya main alat musik apa sampai diajak ke Malaka? Baiknya Pak Gubernur cek ke bawah bahwa hal semacam ini sering terjadi. Katanya beliau mau terima anugerah budaya, masa mengurus kebudayaan seperti ini,” pungkas Husnizar.***
Penulis : Red
Editor : Red
