Ctt. Syaiful,SE
(Pengamat Politik & Medsos Tanjungpinang- Kepri)
Tanpa terasa kepemimpinan Ansar – Marlin sudah berjalan satu tahun sebagai gubernur dan bu Marlin Agustina sebagai Wakil Gubernur ,namun sudah menjadi rahasia umum hubungan kedua pemimpin tersebut tak kunjung harmonis.
Hal tersebut dibuktikan dengan kejadian terakhir ketidak hadiran bu Marlin pada acara peringatan 1 Tahun kepemimpinan mereka.
Bu Marlin lebih sering beraktivitas di Batam .
Saya pernah dapat kiriman melalui Washapp dan sepertinya bukan hanya saya yang terima perjanjian tersebut mungkin tokoh2 masy umumnya juga sudah mengetahui bahwa adanya perjanjian kedua pihak disaat mau maju sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepri tahun 2020 kemarin.
Perjanjian tersebut tak semesti terjadi.!
Saya sedikit heran kenapa kok ada perjanjian bagi – bagi jabatan..?
Bukannya perjanjian berkomitmen bersama membangun negeri dan sejahterakan masyarakat.
Bukankah untuk mengisi jabatan tersebut melalui open bidding atau tes terbuka bagi pejabat – pejabat yang memenuhi syarat?
Jika ada bagi- bagi jabatan ,asumsi saya berarti tes yang diselenggarakan tentunya tidak fair, seperti beberapa kali pernah saya kritik.
Bukankah sebuah keharusan pejabat eselon dilingkungan pemerintahan tersebut harus loyal pada kedua pemimpin, bukan sebaliknya ini orang si A dan orang si B, karena pola seperti itu terjadinya disharmonisasi / terjadinya ketidak nyamanan dalam lingkup kerja ,menurunnya etos kerja dan tentunya bisa berdampak pada pelayanan.
Pertanyaan saya kenapa posisi jabatan tersebut harus dibagi – bagi..?
Apakah dengan menguasai sekda ,eselon II dapat menjamin sebagai support untuk bisa menang maju lagi diperiode berikutnya..?
Menurut saya tidak juga, kenapa demikian..?
Kita bisa berkaca dimasa Pak Ismet Abdullah gubernur pertama ,beliau menguasai sekda, eselon 2,3 dan bahkankan 4 , namun Disaat istri beliau maju sebagai calon gubernur kepri berdampingan dengan pak Edi Wijaya yang saat itu menjabat sebagai sekdaprov pada tahun 2010 ternyata kalah dengan pasangan alm.ayah HM.Sani.
Walaupun Ayah Sani sebagai Wakil Gubernur saat itu ,namun diketahui bahwa beliau dibatasi kewenganannya dan sulit mendapatkan support dari pejabat eselon 2, saya tau persis kejadian tersebut karena waktu itu saya sebagai humas di tim 2HMS, pernah disuruh beliau minta tolong dengan beberapa pejabat dan hasilnya sangat mengecewakan sampai beliau urut dada saat bertanya dengan saya.
Namun atas izin Allah SWT, pasangan 2HMS memenangkan pilkada tahun 2010.
Kemudian terakhir pilkada tahun 2020, bisa dikatakan sekdaprov dan 85% pejabat eselon provinsi kepri dikuasai oleh pak Isdianto, kebetulan beliau tunggal hanya Gubernur tanpa ada wakil Gubernur , toh buktinya juga kalah dari pasangan Ansar – Marlin yang disingkat dengan AMAN.
Tentunya dari kejadian tersebut dapat dikatakan bahwa mengusai pejabat dilingkungan pemerintahan belum tentu menjamin untuk memenangkan pilkada.
Yang terpenting bagaimana seorang pemimpin tersebut dicintai oleh masyarakatnya ,komitmen dengan janji- janji politiknya dan sukses menjalankan roda pemerintahan sehingga masyarakat dapat merasakan pembangunan – pembangunan dan adanya perbaikan di bidang perekonomian masyarakat , inshaAllah kemenangan berada didepan mata pada pilkada berikutnya.
Sebagai masyarakat kita berharap agar pada pilkada 2024 nanti tidak ada lagi mou antara gubernur dan wakil gubernur, walikota dan wakil walikota tentang pembagian jatah pejabat, sekda, eselon 2 maupun tiga , mereka harus bersatu ,bersinergi.
Membuat komitmen bersama membangun negeri dan sejahterahkan masyarakat.
Bersama-sama menentukan arah dan kebijakan dalam menjalankan roda pemerintahan dan terciptanya harmonisasi antar kedua pemimpin ,antar pejabat dilingkungan dan antar lembaga, sehingga dapat membawa negeri untuk maju dan berkembang dan kehidupan masyarakat sejatera..
Good goverment, governance”
Wallahualam bishawab
