beritakepri.id, BATAM — Gubernur Kepri, H Nurdin Basirun mengatakan perlu penguatan pengawasan di segala sektor agar bisa menekan inflasi. Pengawasan ini juga bisa membuat harga di pasaran tetap terjaga dan perekonomian lancar.
“Mari kita bersama menekan inflasi sehingga nilai investasi meningkat dan para investor terus berdatangan ke Provinsi Kepri untuk membuka lapangan pekerjaan,” kata Nurdin saat Rapat Koordinasi High Level Meeting bersama TPID se Kepri di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kepri, Batam Center Kota Batam, Rabu (30/1).
Menurut Nurdin, salah satu yang menjadi faktor mendorong tingginya inflasi di Provinsi Kepri yakni cuaca dan musim. Kondisi ini mempengaruhi pelayaran serta kurangnya ketersediaan bahan pokok maupun sayuran.
Soal faktor penyebab inflasi, Bank Indonesia Perwakilan Kepri dan BPS Kepri juga membenarkan sayuran dan makanan jadi menjadi salah satu penyebabnya.
Kelapa BPS Provinsi Kepri, Zulkipli mengatakan, akhir 2018 tepatnya bulan Desember, terjadi lonjakan harga tiket pesawat yang sangat signifikan sehingga mempengaruhi beberapa sektor. Tiga besar pendorong inflasi di Kepri adalah beras, makanan jadi dan sayuran, transportasi. Komoditas yang mempengaruhi inflasi yaitu beras, daging, telur, bawang dan bayam.
“Tiga hal penting yang menjadi perhatian di Tahun 2019 yakni tahun politik, cuaca yang esktrem dan survey biaya hidup tahun 2018,” kata Zulkipli.
Sementara Kepala BI Perwakilan Kepri, Gusti Raizal Ekaputra mengatakan inflasi di Kepri merupakan yang tertinggi se Sumatera dan menjadi PR bersama untuk menekannya agar turun. Pendorong inflasi pada tahun 2018 yakni naiknya harga tiket pesawat, tarif listrik dan beras.
Menurut Gusti, evaluasi program kerja TPID Kepri 2018 yang sudah berjalan adalah pengembangan produksi lokal, pengembangan SDM, infrastruktur dan konektivitas, kerjasama antar daerah dan lintas instansi, serta kelembagaan. Roadmap pengendalian inflasi di Kepri yakni penguatan produksi lokal, tata niaga, dan menjaga ekspektasi masyarakat
“Empat kunci pengendalian inflasi adalah keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif,” kata Gusti.
Nurdin mengajak semua pihak untuk bersama-sama sesuai perannya menekan inflasi. Karena tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Semuanya membutuhkan silaturahmi, komunikasi dan saling bahu membahu. Hal itu pun kata Nurdin merupakan instruksi dari Presiden RI Bapak Joko Widodo.
“Semua yang kita kerjakan pada hari ini semata-mata untuk kepentingan masyarakat dan tidak perlu kita mempersulit agar semua berjalan dengan baik dan memberi kesejahteraan pada masyarakat,” kata Nurdin.
Dalam arahannya, Gubernur minta kepada TPID kabupaten dan kota untuk menyusun roadmap pengendalian inflasi, menyusun pemetaan kebutuhan komoditi pangan, memantau pasokan dan harga ketika musim angin utara terjadi. Nurdin juga minta agar diawasi penetapan HET LPG 3 kg.
Soal dampak kenaikkan biaya kargo dan bagasi penerbangan juga menjadi perhatian Gubernur. Dia minta dampak dari kenaikan ini dipantau.
Dalam arahannya pada Rakornas Pengendalian Inflasi 2018, Presiden Jokowi menyampaikan beberapa hal. Antara lain tentang keterjangkauan harga. Di antaranya mendorong efektifitas pemanfaatan APBD melalui percepatan realisasi dan melakukan intervensi dalam rangka stabilitas harga.
Ketersediaan pasokan juga harus diperhatikan. Di antaranya memperhatikan sisi pasokan pangan, distribusi, ketersediaan infrasktruktur dan hal-hal yang bersifat struktural. Presiden juga menekan tentang pentingnya kelancaran distribusi dengan mendorong perdagangan antar daerah, membangun dan mensinkronkan pasar untuk efisiensi rantai distribusi.
Hal penting lainnya yang disampaikan Presiden adalah Komunikasi Efektif. Semua harus memantau pergerakan harga, mengintensifkan pemantauan dilapangan, dan menjaga mekanisme pasar untuk menghindari penimbunan.
Hadir dalam Rakor itu Bupati Natuna Hamid Rizal, Sekda Kota Batam Jefridin, Sekdan Bintan Adi Prihantara. Juga sejumlah instansi vertikal seperti Bea Cukai, Bulog, dan Pertamina.(BK/R)
