PADA Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke 9 East Asia Summit tanggal 13 November 2014 di Nay Pyi Taw, Myanmar, Presiden Joko Widodo mendeklarasikan Indonesia menjadi poros maritim dunia.
Cita-cita Indonesia menjadi poros maritim dunia sungguh tepat dan beralasan. Orientasi pengembangan maritim menjadi strategi penguatan ekonomi, sudah saatnya dilakukan.
Salah satu reasoningnya adalah Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.000 pulau. Letak geografisnya berada di dua benua Australia dan Asia, di antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, bahkan diapit oleh negara-negara Asia Tenggara.
Komitmen Jokowi menjadikan Indonesia poros maritim dunia, dengan cara membangun lima pilar utama. Kelima pilar itu adalah; 1) membangun budaya maritim, 2) mengelola sumber daya laut, seperti pangan perikanan, 3), membangun infrastruktur laut dengan membangun konektivitas, seperti, tol laut, logistik, industri perkapalan dan pelabuhan. 4) diplomasi maritim dan 5), pertahanan maritim.
Sayangnya, gagasan atau ide sebagai poros maritim dunia, persepsinya belum bergema di seantero Nusantara. Cetak biru, blue print poros maritim dunia belum terimplementasi sebagaimana mestinya. Malah, rezim saat ini menjadikan matra darat menjadi prioritas pengembangan infrastruktur penggerak ekonomi.
Kebijakan membuat tol laut, misalnya, sudah dimulai. Tujuannya agar konektivitas antarpulau dapat ditempuh seperti jalan tol. Hanya saja, dalam implementasinya, belum berdampak luas terhadap ekonomi masyarakat secara signifikan.
Sebagai bukti, di Kepri, operasional kapal perintis yang dioperasionalkan Pelni tahun 2018 untuk melayari rute Tanjungpinang-Kijang-Tambelan-Natuna dan Anambas, mengalami gangguan.
Dana operasional disebut-sebut sudah habis dan tidak mencukupi hingga akhir tahun.
Kepri sebagai wilayah kepulauan yang pulaunya tersebar di 2048 pulau, sangat berkepentingan agar visi maritim ini dapat terwujud. Bahkan, dari luas 253.000 Km persegi, 96 persen adalah laut dan 4 persen darat. Geografis ini menunjukkan bahwa kekuatan Kepri itu ada di laut.
Salah satu pintu gerbang menjadikan Kepri sebagai poros maritim adalah Pulau Natuna. Pulau yang berada di bagian utara ini pantas disebut jantungnya poros maritim dunia.
Sebagai wilayah kepulauan yg berbatasan dgn laut China selatan dan Vietnam, dan Malaysia, dengan kekayaan ikan yang berlimpah, harusnya dari gerbang Utara inilah, cita-cita menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dimulai.
Dari perikanan, misalnya, Natuna telah mampu mengekspor gurita 500 s/d 1000 ton per tahun. Begitu juga cumi, sotong dan bilisnya ratusan ton diekspor. Itu belum lagi ikan-ikan super mahal, seperti kerapu dan napoleon yang telah diekspor ke China dan Korea.
Belum lagi potensi rumput lautnya yang belum dikelola secara massif dan ekonomis.
Sayangnya, menurut Rodial Huda, nelayan Natuna, mereka dipersepsikan sebagai pekerjaan rendahan, miskin dan belum menjadi pekerjaan yang berkelas.
Potensi pariwisata pun sungguh menjanjikan. Natuna sebagai wilayah ALKI dapat menjadi destinasi wisatawan dengan kapal pesiar cruise.
Natuna bisa dijadikan sebagai destinasi bagi wisatawan asing untuk melihat kapal-kapal
kuno atau antik yang tenggelam di dasar laut dalam jumlah puluhan asal Tiongkok.
Betapa tidak. Kapal-kapal yang tenggelam di laut Natuna tersebut berisi benda-benda antik dan kuno asal Tiongkok berupa keramik terbuat dari porselen, koin emas, bahkan harta karun, semasa Dinasti Song-Yuan (988-1025) atau semasa Kerajaan Sriwijaya.
Bukan tidak mungkin, wisatawan asing akan antre untuk datang ke Natuna dengan kapal cruise bila dikelola dengan serius dan kreatif. Seperti Malaysia yang kini mengelola Sipadan dan Ligitan yg dulu menjadi wilayah RI, kini, kebanjiran wisatasan. Ada 9000 an calon wisatawan asing yang antre untuk masuk ke Malaysia.
Sampai kapan pemerintah akan menjadikan Natuna atau Kepri sebagai pintu untuk mewujudkan sebagai poros maritim dunia? Apakah harus menunggu pergantian Presiden 2019 mendatang? Entahlah.
