beritakepri.id, TANJUNGPINANG — Sejak kali pertama provinsi Kepulauan Riau resmi terbentuk, tiap gubernurnya selalu mengusung jargon berbudaya dalam visi-misi periode kerja lima tahunannya. Sejak zaman Ismeth Abdullah hingga kini periode kepemimpinan Ansar Ahmad yang mengusung visi “Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya”.
Akan tetapi, sampai sekarang yang terjadi adalah ironi: sektor kebudayaan selalu tertinggal jauh di belakang, bahkan belum lama ini sempat mencuat wacana penghapusan dinas kebudayaan.
“Kata berbudaya itu jangan di visi saja, jangan cuma menempel saja, jangan cuma jadi komoditas kampanye saja. Karena hingga sekarang komitmennya seringkali tidak sesuai kenyataan,” tegas penyair Husnizar Hood di Tanjungpinang, Kamis (28/10/2021).
Bukan tanpa alasan Husnizar berkata demikian. Patokannya, kata dia, sederhana. “Coba dilihat berapa anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan dan pemajuan kebudayaan? Sampai tak lima persen dari total APBD? Atau jangan-jangan tak sampai satu persen,” ujarnya.
Husnizar mencontohkan panggung kalaMusika: Konser Kata-kata yang dihelat di Tanjungpinang malam ini. Menurutnya, pertunjukan yang diikuti penyair, musisi, dan penari terbaik di Tanjungpinang ini adalah “pukulan telak” bagi pemerintah daerah.
“Bayangkan, lembaga seperti kejaksaan yang tidak punya tupoksi untuk memajukan kebudayaan malah mengambil berat dengan memproduseri konser ini. Ini bentuk nyata kepedulian pada kesenian. Padahal tidak ada visi kerja Pak Kajari itu mengandung kata berbudaya,” ungkap Husnizar.
Rekan-rekan seniman di Kepulauan Riau, sambung Husnizar, masih terus menanti program-program nyata dari pemerintah daerah dalam kerja-kerja pemajuan dan pembangunan kebudayaan.
“Jika tidak ada juga, berarti kebudayaan memang cuma komoditas kampanye saja. Padahal sejarah mencatat kebudayaanlah yang membesarkan daerah ini,” pungkasnya. (Chalima/Muf)
