beritakepri.id, TANJUNGPINANG — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan Monitoring Centre for Prevention (MCP) Tanjungpinang, Bintan dan Lingga dibawah standard. Hal itu terungkap pada rapat koordinasi (Rakor) Progam Pencegahan Korupsi Terintregrasi (PPKT) dengan Plt.Gubernur dan Bupati/wali kota di Kepri, Senin (11/5/2020).
Rakor tersebut dihadiri Plt.Gubernur Kepri H.Isdianto didampingi Sekdaprov Kepri TS Arif Fadillah melalui Video Confrence. Juga diikuti oleh Plt. Inspektur Kepri St. Irmendas SE, Plt.Karo Humas Protokol dan Penghuhung Zulkifli, serta seluruh bupati dan walikota se-Kepri. Juga ada Plt.Korwil Wilayah IV yang juga Deputi Bidang Pencegahan dan Penindakan KPK RI Nana Mulyana dan dilanjutkan Iwan Lesmana selaku perwakilan KPK untuk wilayah Kepulauan Riau.
Menurut Nana Mulyana, Rakor ini merupakan tindak lanjut dari komitmen bersama yang sudah dibangun melalui MoU antara KPK, Gubernur, Bupati dan DPRD yang pernah ditandatangani.
Pembahasan dalam rakor ini diantaranya adalah soal perbaikan tata kelola pemerintahan, pengelolaan dan penyelamatan aset daerah, penyaluran dan pengelolaan dana desa outcome UKPBJ dan beberapa hal lainnya.
Disebutkan Iwan Lesmana, berdasarkan penilaian KPK untuk Pencapaian Monitoring Centre for Prevention (MCP) di tahun 2019, Provinsi Kepri telah mencapai 89 persen dengan indikator sudah sangat baik.
Kemudian menyusul Kabupaten Kepulauan Anambas dengan pencapaian NCP 76 persen, Kabupaten Natuna 75 persen, Kota Batam 75 persen, Karimun 75 persen, Tanjungoinang 68 persen, Bintan 64 persen dan Lingga 60 persen.
“Kami berharap untuk beberapa item penilaian yang masih dibawah standar, kedepannya agar pak Sekda bisa mengkoordinir daerah lain untuk memperbaikinya. Ini penting karena untuk kebaikan daerah yang bersangkutan,” kata Iwan Lesmana.
Iwan juga menyebutkan bahwa target MCP tahun 2020 tidak jauh beda dengan tahun sebelumnya (2019).
Untuk 3 Pemerintahan dengan pencapaian MCP terbaik di Kepri, yakni Pemprov Kepri, Anambas dan Natuna, Iwan sangat mengapresiasi dan agar bisa mempertahankan serta meningkatkannya.
Plt.Gubernur Kepri H.Isdianto berterimakasih kepada timwork yang berada dibawahnya yang sudah bekerja dengan baik, serta pihak KPK yang sudah memberikan penilaian dengan objektif sehingga hal ini bisa menjadi salah satu motivasi dalam bekerja guna meningkatkan pencapaian-pencapaian target lainnya.
“Alhamdulillah jika hasil kinerja kita dinilai baik oleh KPK. Perlu kami sampaikan kepada ketua KPK bahwa ada 8 item MoU yg pernah dilakukan untuk meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah. Dan sampai saat ini sudah kita laksanakan sekitar 50 persen. Masih ada sisa waktu untuk menuntaskannya, semoga di akhir 2020 nanti semua target bisa kita capai,” kata Isdianto.
Untuk lebih meningkatkan kinerja serta pencapaian MCP di tahun-tahun berikutnya, Isdianto juga berharap agar KPK selalu memantau dan memberikan masukan setiap saat.(BK/PM/R)
