beritakepri.id, TANJUNGPINANG – Dengan ada rencana pelindo 1 Tanjungpinang menaikan PAS Pelabuhan 50% dengan rincian perencanaan penyesuaian tarif Pas Terminal Penumpang SBP Domestik dari Rp 10.000 menjadi Rp 15.000, tarif Internasional bagi WNA dari Rp 60.000 menjadi Rp 100.000 dan WNI dari Rp 40.000 menjadi Rp 75.000.
Hal ini mendapat tanggapan dari masyarakat Transportasi Indinesia Wilayah Kepulauan Riau.
Syaiful,SE selaku ketua MTI Kepri sangat menyangkan kebijakan yang dibuat PELINDO tersebut, walaupun pelindo memiliki otoritas di pelabuhan namun seharusnya koordinasi dulu dengan pemeruntahan daerah seperti Pemko dan DPRD Tanjungpinang, karena hal ini menyangkut kepentingan masyarakat umum.
Kebijakan tersebut akan menberatkan masyarakat, apalagi kondisi perekonomian Tanjungpinang saat ini pasca covid masih stagnan.dan dapat juga menghambat kunjungan wisman.
Kemudian membaca alasan tarif dinaikan juga kurang mendasar , bukankan dengan tarif lama pelindo sudah meraih keuntungan besar coba dong pelindo transparan berapa pemasukan setiap bulannya dan berapa biaya operasional atau pengeluarannya.
Bahkan, saya pernah baca disebuah media penghasilan pelindo 1 Tanjungpinang dari uang PAS Masuk mencapai 1,3 m sd 1,5 M perbulan belum.lagi dari izin tambat kapal itu kan cukup fantastik.
Pelabuhan Sribintan pura tersebut tidak memiliki fasilitas yang begitu bagus , kan tidak ada eskalator datar atau travelator, masyarakat atau penumpang berjalan kaki cukup jauh sambil menenteng barang , harusnya benahi dulu buat penumpang dengan nyaman , baru boleh evaluasi tarifnya. Sedangkan kapal feri yang jelas membutuhkan bbm cukup tinggi tarif hanya naik 20 % aja.
Pelindo I Tanjungpinang dalam melakukan pengelolaan pelabuhan jangan hanya menjadikan sebuah komoditas yang bisa menghasilkan profit saja , sementara belum melaksanakan key performance indicator yang telah ditetapkan dengan baik. Profit yang tinggi akan menjadi tidak berguna apabila pada sisi pelayanan publik mengalami berbagai kendala yang menjadi beban masyarakat, sebut Syaiful.
Pemko dan DPRD Tanjungpinang harus segera panggil pelindo minta kejelasan tentang kebijakannya tersebut dengan alasan yang kongkrit.
Pemerintah harus pro rakyat, memikirkan kepentingan masyarakat umum, jadi pelindo jangan semena-mena menaikan tarif pas seenaknya sendiri, tegas Ketua Alumni universitas bung hatta kota Tanjungpinang tersebut.***
Penulis : Red
Editor : Yusfreyendi
