beritakepri.id, KARIMUN –Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun berpotensi untuk kembali mengelola aktivitas labuh jangkar di perairan Tanjungbalai Karimun.
Hal itu mencuat setelah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) melalui Dinas Perhubungan menggelar rapat bersama Pemkab Karimun mengenai aktivitas tersebut, Jum’at (19/2/2021) lalu.
Dari rapat tersebut, Pemprov Kepri mendorong Badan Usaha Pelabuhan (BUP) Karimun atau PT Karya Karimun Mandiri (KKM) sebagai salah satu BUMD milik Pemkab Karimun sebagai pengelola aktivitas labuh jangkar.
Potensi kembalinya aktivitas labuh jangkar itu mendapat sorotan dari Ketua Komisi III DPRD Karimun, Ady Hermawan.
Menurutnya, potensi untuk mengelola labuh jangkar itu harus segera direalisasikan oleh Pemkab Karimun.
Dengan begitu, legislator fraksi partai Hanura ini meminta agar Bupati Karimun dapat menggesa BUP Karimun untuk segera menyelesaikan masalah perizinan di titik lokasi yang nantinya menjadi lokasi aktivitas labuh jangkar.
Mengingat, kata dia, hanya titik lokasi labuh jangkar di perairan Tanjungbalai Karimun yang belum selesai perizinannya. Sementara, dua titik lokasi lainnya yakni, perairan Nipah dan Galang sudah selesai.
“Saya harap Bupati dapat menggesa BUP Karimun agar menyelesaikan masalah perizinan lokasi labuh jangkar kita, setidaknya dalam waktu satu bulan sudah selesai semuanya,” ucap Ady Hermawan kepada jurnalterkini.id, Senin (22/2/2021).
Ady mengatakan, aktivitas labuh jangkar dapat memberi dividen besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sehinga, aktivitas tersebut menjadi solusi terbaik bagi Kabupaten Karimun untuk mendorong pemasukkan, ditengah berkurangnya PAD dari sektor tambang, perhotelan, restoran dan lainnya akibat pandemi COVID-19.
Ia mencotohkan seperti aktivitas labuh jangkar di perairan Galang dan Nipah yang mampu meraup Rp. 200 miliar lebih pertahunnya.
Selain itu, kata dia, aktivitas tersebut juga memberikan peluang bagi swasta dalam hal penyediaan bahan makanan, minuman, perawatan kapal dan kegiatan lainnya.
“Jadi, karimun ini potensinya jangan diabaikan harus cepat dikejar ini peluang bisnis yang diberikan. Jangan lambat, karena apabila ada pihak lain masuk dan pemerintah menerimanya, hasilnya Karimun tidak akan mendapat apa-apa,” kata Ady.
Ketua DPC Hanura Karimun ini juga tidak menampik pernyataan dari Pemprov Kepri yang menyebut permasalahan pembiayaan yang tidak secara total atau satu pintu, menjadi kendala pasaran labuh jangkar sebelumnya di Karimun lari ke tempat lain.
“Kita harapkan agar persaingan bisnis labuh jangkar di Karimun kali ini dapat diperhitungkan dengan baik, jangan sampai biaya kita besar dari malaysia dan singapura sehingga, pasaran lari ke tempat lain,” jelas Ady.
“Kami Fraksi Partai Hanura akan menekankan dalam hal ini, jika peluang mengelola labuh jangkar ini lari dan tidak dapat kita raih, berarti kinerja dirut BUP Karimun patut dipertanyakan,” tambahnya. (BK/R)
